Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
"Kami memiliki galeri yang menampung berbagai hasil kerajinan masyarakat dari kampung-kampung, dimana setiap kerajinan masyarakat kita beli dan dijual melalui galeri, namun karena kantor kami pindah, jadinya galeri ini tidak beroperasi dengan baik, " jelasnya kepada Cenderawasih Pos
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Petrus Ohee di Sentani, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai strategi guna mencapai target tersebut.
"Kita harap dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura semakin baik, maka diharapkan retribusi sampah juga akan memberi kontribusi PAD semakin lebih baik, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus saat dikonfirmasi mengakui bahwa, tahun 2025 sektor parkir di tahun ini mendapat target pendapatan sebesar Rp. 2,2 Miliar.
"Dari pagu yang ditetapkan ini, kita harus bisa mencapai Rp 8 juta dalam sehari, Rp 200 juta dalam sebulan, ini target kita yang harus kita capai," ujar J. Sitorus.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
