Kamilus mengaku sangat percaya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah melakukan penyegaran yang dilakukan dengan cara penunjukan atau pemberian nota dinas kepada beberapa pejabat kepala OPD, dengan harapan perangk
 "Kami diberikan target PAD sebesar Rp 6 miliar, dan untuk mengejar target tersebut, maka kami telah melakukan pendataan bagi 98 wajib pajak pengusaha restoran, rumah makan dan perhotelan di Kabupaten Jayapura, khususny
Dikatakan, berkurangnya aktivitas di sektor jasa dan perdagangan dapat mengakibatkan hilangnya lapangan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Hal ini dapat memperparah kesenjangan sosial karena pendapatan masy
Kepala KPKNL Jayapura, Daniel Panggabean menjelaskan Nota Kesepahaman ini memuat kesepakatan kerja sama di bidang Pengelolaan dan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengurusan Piutang Daerah, Piutang Daerah, serta Pemi
"Kita tau bersama bahwa kondisi pasar ini sangat tidak baik-baik saja, sampah yang berserakan, penataan lapak dan parkir yang sangat tidak beraturan untuk itu kita turun untuk tata lagi," jelasnya di sela penertiban berl
 Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa mengatakan dari sisi dukunagn anggaran, penyelenggaraan PSU bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
"Potensi sumber air di Kabupaten Jayapura cukup banyak, seperti di Harapan Kali Bak, beberapa potensi sungai di Kabupaten Jayapura, namun masih terkendala Hak Ulayat," katanya kepada Cenderawasih Pos, belum lama ini.
Kerja sama ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PBJT atas tenaga listrik di Kabupaten Lanny Jaya bagi kedua belah pihak. Melalui PKS ini, diharapkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
"Tahun 2024 kami berhasil mendapatkan laba sebesar Rp 2,6 miliar, sehingga pencapaian terhadap target PAD, untuk pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai pemilik saham mayoritas, melebihi dari ditargetkan tahun 2025 yaitu,
 Penyusunan tersebut sebagai upaya Pemerintah Provinsi Papua dalam mengelola PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain PAD yang sah, yang diperuntukan dalam pembang
