Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
"Maka kami berusaha menggenjot pariwisata awalnya dengan mengusulkan perda pariwisata di Kabupaten Jayapura, karena dengan pariwisata pasti akan membangkitkan banyak potensi baik itu jasa perhotelan, restoran, ekonomi rakyat akan meningkat, pertanian dalam arti luas dan tenaga kerja juga akan berdampak, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
Kepala Kantor Pelayana Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Wamena Widayanto menyatakan dengan adanya penandatanganan kerjasama ini maka dapat peningkatkan penerimaan pajak pusat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah,
Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
Dari 26 OPD tersebut, Firdaus menyebut Dinas Olahraga dan Pemuda salah satu OPD yang paling besar penerimaannya. Alasannya, banyak aset milik Pemerintah Provinsi Papua terkait gedung mewah yang berstandar internasional, serta venue olahraga lainnya.
Yang mana salah satu contohnya adalah pengelolaan PPI Hamadi, yang memiliki potensi PAD yang besar jika dikelola dengan baik. Kata Yosefina, PPI Hamadi memiliki 16 potensi retribusi PAD. Namun, pengelolaannya selama ini belum maksimal, salah satunya karena keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat setempat. Oleh karena itu, sejak 1 Maret 2025, Bapenda mulai menarik retribusi parkir kendaraan roda dua dan empat di kawasan tersebut.
Kepala Distrik Abepura Tom Rumbewas mengungkapkan, Musrenbang ini merupakan forum untuk merumuskan bersama tentang kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas di distrik Abepura. Karena itu, penting bagi semua kepala kampung bersama aparatnya untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
