Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pada setiap OPD, wajib memperhatikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
 Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
  Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
  Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.
 Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura,  mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Penjabat Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan dalam rapat koordinasi ini, seluruh pimpinan OPD melanjutkan rapat koordinasi untuk memastikan singkronisasi pengalokasian anggaran itu apakah sudah berpihakan kepada masyarakat atau tidak sehingga program pemerintah pusat seperti pengetasan kemiskinan Ekstrim dan Penanggulangan Stunting bisa berjalan.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
  Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
