Hal ini dilakukan karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus dilindungi. Dengan sinergi yang kuat antara TNI dan Polri, masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan di Papua dan tidak terpengaruh oleh upaya provokatif dari pihak-pihak yang ingin memecah persatuan.
  Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.
 Untuk 32 unit bangun total, satu unit senilai Rp 285 juta dengan tipe 40, sedangkan untuk bantuan berupa bahan bangunan, karena banyak permintaan, makanya PUPR memutuskan untuk mengurangi angkanya dibandingkan tahun 2024 yang nilainya Rp 30 juta untuk satu unit.
  Dia mengatakan, aplikasi itu sementara ini sedang dibenahi terus, sehingga semua hal yang dibutuhkan berkaitan dengan orang asli Papua itu ada di dalam aplikasi itu. Dia menginginkan agar di dalam aplikasi itu ketika mengklik nama seseorang, semua data yang berkaitan dengan orang tersebut tersaji dengan akurat dan lengkap.
  Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Komitmen ini harus dijalankan sehingga beberapa waktu ke depan, nantinya anak - anak Papua sendiri yang mengatur keamanan dan menata masyarakatnya. Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) saat bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito di Markas Besar Kodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin (16/12) kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Alberth Alexander Rapami menjelaskan, Â mengatakan seleksi kemampuan dasar ini dilaksanakan dari 28 Oktober-13 November 2024 yang diikuti 11.036 pelamar yang terdiri dari orang asli Papua (OAP) 6.716 orang dan non OAP sebanyak 4.320 orang.
Kepala Dinas Perikanan, Antonius Welerubun menjelaskan, adapun program budidaya air tawar ini dikhususkan bagi OAP yang berada di wilayah kota. Sementara masyarakat wilayah pesisir akan didorong dari sisi penangkapan ikan di laut.
Feradika menjelaskan bahwa dari total 3.672 peserta SKD, sebanyak 1.271 pelamar berhasil lolos ke tahap SKB. Sementara itu, 2.401 pelamar dinyatakan tidak lolos. Dari jumlah tersebut, 141 peserta Non Orang Asli Papua (Non-OAP) lulus berdasarkan passing grade, sedangkan 1.130 Orang Asli Papua (OAP) dinyatakan lulus melalui sistem perengkingan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika Paulus Yanengga menyebut, latihan berwirausaha bagi ratusan OAP di Mimika merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan OAP dalam berwirausaha.
