OAP

  Ketua MRP, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan menyikapi terkait masalah lapangan pekerjaan khususnya bagi orang asli Papua, pihaknya akan membuat regulasi terkait keberpihakan terhadap pencari kerja anak-anak asli Papua.

  Diakuinya, ada beberapa bagian yang memang melekat dalam tugas-tugas MRP bila terkait dalam masalah kebudayaan. Adapun yang perlu diperhatikan terkait kebudayaan, hak hidup orang asli Papua, lapangan pekerjaan, hak ulayat dan sebagainya.

  Penjabat Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng  yang memiliki peluang untuk terpilih sebagai Sekda defenitif Provinsi Papua Selatan tersebut secara terus terbuka mengaku tidak ingin maju untuk jabatan defenitif tersebut, meskipun dirinya diminta untuk maju. 

Seiring dengan pemangkasan anggaran ini, Debora mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) lebih aktif dalam sistem e-katalog. Sebab menurutnya, dengan keterlibatan mereka, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. 

Menurut Elisa, pihaknya telah melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan penguatan kapasitas bagi pelaku Badan usaha milik kampung (BUMKam) dan juga bantuan usaha bagi orang asli Papua (OAP).

Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan Papua DPRP Papua Pegunungan Danius Wenda minta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat penerimaan CPNS, 100% bagi Orang Asli Papua (OAP) dan yang lahir besar Papua Pegunungan.

Hal ini dilakukan karena keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang harus dilindungi. Dengan sinergi yang kuat antara TNI dan Polri, masyarakat diimbau untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan di Papua dan tidak terpengaruh oleh upaya provokatif dari pihak-pihak yang ingin memecah persatuan.

   Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.

  Untuk 32 unit bangun total, satu unit senilai Rp 285 juta dengan tipe 40, sedangkan untuk bantuan berupa bahan bangunan, karena banyak permintaan, makanya PUPR memutuskan untuk mengurangi angkanya dibandingkan tahun 2024 yang nilainya Rp 30 juta untuk satu unit.

    Dia mengatakan, aplikasi itu sementara ini sedang dibenahi terus, sehingga semua hal yang dibutuhkan berkaitan dengan orang asli Papua itu ada di dalam aplikasi itu. Dia menginginkan agar di dalam aplikasi itu ketika mengklik nama seseorang, semua data yang berkaitan dengan orang tersebut tersaji dengan akurat dan  lengkap.