Penyerahan laporan pemeriksaan ini diterima langsung oleh Plh Sekda Nduga Ricky Y. Kapelle, S.Stp dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Arjuna Sakir di Kantor BPK RI Perwakilan Papua pada Jumat (29/7) yang juga dihadiri oleh Wakil I DPRD Nduga, Alimi Gwijangge, Kepala Inspektorat Kabupaten Nduga Muh. Tahir S.Pd, S.Sos.
Direktur LBH Apik Jayapura Nur Aida Duwila menyebut, perhatian kita kepada anak dahulu itu berbeda dengan sekarang. Dimana sekarang pemeritah punya perhatian khusus hingga adanya UU perlindungan anak, sebab anak adalah masa depan bangsa yang harus diperhatikan.
Bupati Namia mengaprseasi Dinas Perikanan yang telah melaksanakan kegiatan diklat tersebut. Dimana tujuan kegiatan tersebut memeberikan ilmu pengetahuan untuk mengelola usaha perikanan agar dapat memberikan sumber pemasukan dalam bidang perikanan yang dilaksanakan oleh maaysrakat Nduga.
"Kami akan tetap memberikan kepastian terhadap keamanan kepada masyarakat sipil di lokasi titik rawan, karena sebagian besar masyarakat masih melakukan aktivitas,” ungkap Danrem JO Sembiring, Selasa (19/7).
“Ada 19 kampung di Kabupaten Nduga yang tertinggal kemarin. Jadi (kampung) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, SH., mendorong Penjabat Bupati Nduga untuk bisa mengatasi persoalan yang terjadi di wilayahnya. Mengingat kejadian seperti ini bukan kali pertama terjadi.
Adapun korban-korban yang pada umumnya tukang dan pedagang ini dari laporan yang diterima Cenderawasih Pos meninggal akibat luka tajam seperti terkena bacokan. Dari tujuh warga yang meninggal salah satunya adalah Orang Asli Papua.
"Saya melihat mesin diesel pembangkit listrik yang bisa menghasilkan 1.200 KVA dan ini mesin yang sangat bagus yang memiliki kelebihan irit BBM dan juga tidak mudah rusak. Saya sangat ingin mesin ini ada di Nduga dan nyala selama 24 Jam,"Ungkap Bupati Namia, Selasa (12/7)
Diketahui pembangunan Bandara Nduga Baru ini sempat terhenti pengerjaanya dikarenakan ada beberapa dokumen persyaratan yang belum memenuhi syarat diantaranya dokumen perencanaan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan pelepasan tanah adat.
"Tadi juga saya sudah liat jalan yang ditangani Balai Jalan Nasional untuk pembangunan aspal yang tahun lalu sudah dimulai agar dilanjutkan dan ada jembatan-jembatan yang sudah rusak parah dan ini merupakan program Pemerintah Pusat yakni jalan Trans Nasional sehingga saya minta segera bangun,"Ungkap Namua, Jumat (7/8)
