Pemerintah Kabupaten Merauke memberikan ruang kepada pihak-pihak yang merasa belum menerima haknya di Pengadilan Negeri Merauke terkait dengan penyelesaian pembayaran tanah GOR Hiad Say Merauke yang dipalang oleh sekelompok masyarakat yang
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi, menegaskan bahwa Kota Jayapura adalah rumah bersama yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan kenyamanan publik harus menjadi prioritas utama yang dijaga ol
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta izin pengakuan masyarakat adat.
Masyarakat Kimaam yang datang tersebut diterima unsur pimpinan DPRK dan sejumlah anggot
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan mengganggu perekonomian di Jayawijaya, sehingga dilakukan pertemuan mendadak. Hasil pertemuan, disepakati jika hari Senin ini kelua
Kata Sudarsono, dengan adanya LMA dalam kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengakomodir program ini sampai ke pelosok, sehingga dalam kesempatan ini BPMP Papua didampingi langsung oleh Ketua LMA Lenis Kogoya yang sebula
Yakobus mengaku permintaan ketiga, desakan kepada pihak terkait dalam hal ini Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya untuk segera menolak serta menggagalkan setiap usulan pe
Di tengah proses ini, Kepala Suka Besar Mee Provinsi Papua Tengah, Melkias Moyapa, mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang kerap muncul secara tiba-tiba di sosial media.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan masalah saling serang diantara masyarakat yang dipicu dari tak ada kesepakatan penyelesaian masalah denda adat ini dari Keluarga Pelaku (Lanny Jaya) dan kelurga Korban (
Setelah proses berlangsung, Boyau memperoleh suara terbanyak dengan 24 suara, diikuti Fredy Sony Atiamona dengan 18 suara) dan Edward Yulianus Omeyaro 14 suara.
Ketua Lembaga Musyawarah Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro peri
Dimana pembangunan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan manusia-manusia unggul sebagai fondasi masa depan Papua. "Pemerintah hadir bukan sekadar membangun jalan dan jembatan, tetapi membangun masa
Terkait rencana ini Ondoafi Warke, George Awi mengaku tak setuju jika mahasiswa melakukan demo yang berkaitan dengan pembakaran Mahkota Cenderawasih. Ia tak mau sesuatu yang harus dihormati dan diselesaikan secara bermar
Karena itu, untuk menelusuri dan menemukan penyelesaian kepemilikan tanah tersebut, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze dan Wakil Bupati Fauzun Nihayah didampingi sejumlah pimpinan OPD melakukan pertemuan dengan Ketua
Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga mengimbau bahwa saat ini baru dilakukan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus dibangun dengan budaya damai, oleh karena itu, ia meminta masalah yang terjadi di kabu
Selaku ondoafi ia juga mengingatkan agar siapapun kelompok atau organisasi yang melakukan aktifitas selama semua sesuai aturan tentu pihaknya sebagai tokoh masyarakat asli di Kota Jayapura juga tidak keberatan, hanya saj
Ada yang menyarankan agar LMA dibubarkan kemudian dilakukan perubahan nama. Ini disampaikan karena kondisi kantor LMA saat ini sangat memperihatinkan seakan tidak ada aktivitas dan tak pernah dirawat. Menangapi pertanyaa
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan telah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) Triwulan II yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat cuma -cuma kepada masyarakat yang mendiami 40 Distrik di wilay
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ibele Loudwik Mosib mempertanyakan maksut dan tujuan dari pendropingan aparat keamanan yang berlebihan di wilayah Distrik Ibele Kabupaten Jayawijaya, sebab sejauh ini wilayah t
Aksi unjuk rasa ini yang dipimpin oleh Ketua LMA Tsingwarop, Arnold Beanal ini merupakan bentuk protes sekaligus desakan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait kejelasan kompensasi atas hak ulayat yang terdampak l
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Distrik Ibele Loudwik Mosib, menilai jika perputaran ekonomi saat ini dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Papua Pegunugan dan Kabupaten Jayawijaya sebab usai pela
Ketua Panja DPRK Jayawijaya Agustinus Mabel menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka perda yang akan didorong menjadi produk hukum terkait dengan PAD, dan Pemberantasan m
Satu persatu menyampaikan pemikirannya dengan tujuan ada poin yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu persatu persoalan di Papua. Adat memang tak bisa dikesampingkan jika berbicara pembangunan di Papua dan moment in
Warga menilai razia yang dilakukan aparat keamanan ini membuat masyarakat tidak nyaman dalam melakukan aktifitas, akan tetapi apabila dilihat sebelum adanya serangkaian kejadian penembakan di wilayah Jayawijaya, razia se
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
"Yaitu untuk mencalonkan DPRK, harus lembaga atau organisasi adat yang diakui oleh pemerintah, yang artinya lembaga adat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan harus diakui pemerintah pusat maupun daerah," katanya kepada Cenderawasih Pos,
"Pada 17 Januari 2025, Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, khusus Provinsi Papua induk, kami sudah mulai menangani peradilan adat, yang mana diatur dalam UU Otsus dan peraturan Gubernur, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan, pengadilan, Kepolisian, dan masyarakat lembaga adat dapat menyelesaikan masalah mengenai masalah sosial, atau hak-hak ulayat atau masalah-masalah yang terjadi dilapangan, " terangnya.
Agustinus Joko Guritno menjelaskan, jika sebelumnya calon anggota DPRP Papua Selatan jalur afirmasi yang mengikuti seleksi tersebut didaftarkan oleh LMA, maka sekarang selain nama-nama yang dibawa oleh LMA dari 4 kabupaten cakupan Papua Selatan pihaknya juga mengakomodir calon yang datang mendaftar sendiri. Sebab banyak juga calon yang tidak diakomodir oleh LMA yang datang mau mendaftar mengikuti seleksi.
‘’Kami meminta agar pendaftaran ini ditunda atau Pansel memberikan kesempatan kepada seluruh orang adat Papua untuk mendaftar dan berkompetisi dalam proses rekruitmen ini,’’ kata seorang pendaftar dari Kabupaten Boven Digoel kepada Pansel yang dipimpin Ketuanya Drs Agustinus Joko Guritno.
Tapi juga, kata Agustinus, berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor : 200.1.1-359 tahun 2024. "Kami perlu sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa proses pendaftaran para calon anggota DPR Papua Selatan dilakukan melalui masing-masing Lembaga Masyarakat Adat (LMA) daerah pengangkatan,"ujarnya.
Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
George Awi menegaskan sebagai orang adat, dirinya mendukung seluruh pasangan calon, baik Walikota maupun Gubernur. Khusus BMD-Dipo, George Awi menilai figur Boy Markus Dawir sebagai anak adat Port Numbay tidak perlu diragukan, karena saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR Papua .
Ketua LMA Port Numbay George Arnold Awi mengatakan untuk Pemilukada Papua maupun Kota Jayapura November nanti secara lembaga pihaknya berkomitment mendukung semua bakal calon kepala daerah, baik Walikota, maupun Balon Gubernur. Meski begitu secara personal tentu ada pilihan tersendiri. Soal pilihan sendiri hanya ia yang tahu saat di bilik suara nanti.
Ketua Mambesakologi Tanah Papua Daniel Randongkir di Jayapura, Jumat, mengatakan benda arkeologi merupakan warisan turun-temurun masyarakat adat Papua sehingga keberadaannya harus selalu ada di daerah ini.
Ketua LMA-Tsingwarop, Litinus Niwilingame mengatakan, LMA-Tsingwarop menyiapkan strategi baik secara internal maupun secara eksternal guna menyikapi banyak hal yang terjadi di wilayah Tsingwarop.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
Penyampaian kebaratan dan usulan itu disampaikan oleh LMA Kabupaten Biak Numfor melalui surat yang di buat dan di tandatangani lalu di kirim oleh Ketua LMA Biak Numfor, David Rumansara bersama Sekertaris Sepnath P. Koibur kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Muh Ridwan Rumasukun di Jayapura.
Kondisi atau keadaan tersebut kata dia perlu ada perhatian serius dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Tanah Papua agar ada keutamaan bagi orang asli Papua sehingga otonomi khusus Papua jilid dua tidak di nyatakan gagal lagi seperti otonomi khusus jilid satu.
“Sebagai manusia biasa kami memang merasa kehilangan sosok pemimpin yang hebat menurut LMA Biak,”ungkap Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara ketika di hubungi Cenderawasih Pos Selasa,(2/1/2024).
Public Lecture itu di gelar dengan tajuk Otonomi Khusus ( Otsus ) dan pemenuhan hak politik orang asli Papua ( Suku Byak ) menuju Pemilu 2024 dengan narasumber utama Laus D.C. Rumayom, S.Sos, M.Si Dosen Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih Jayapura
Pasalnya pada saat setiap kali persidangan dilakukan kebanyakan dari mereka sibuk mengotak – atik hand phone tanpa focus memperhatikan program yang dibahas bersama dalam persidangan.
Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa mengatakan, adanya MoU tersebut merupakan harapan bagi masyarakat adat di Negeri Tapal Batas, Kabupaten Keerom. “Dengan adanya penandatanganan MoU ini juga merupakan program kerja utama sejak dilantik sebagai Ketua DAK Keerom,” ungkap Jack Mekawa kepada awak media.
Masing-masing Surat yang akan dikirim ke 6 MRP itu yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Dimana dalam surat tersebut berisi penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan berasal dari wilayah adat di mana 6 provinsi itu berada.
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara mengatakan, usulan pihaknya itu telah disampaikan ke DPRD Biak Numfor untuk dilanjutkan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) RI di Jakarta.
Pembentukan Satuan Tugas ( Satgas ) Masyarakat Adat Biak Numfor itu dilakukan oleh para Mananwir Bar, Mansonanem dan Binsyowi di Kabupaten Biak Numfor pada pertemuan yang di gelar di Aidoram atau Kantor Dewan Adat Byak / Kan Kain Karkara Byak ( KKB ) beberapa hari lalu di Biak.
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
“Melihat hal ini kami apresiasi untuk masyarakat Nusantara yang ada di Jayawijaya yang begitu kompak dalam menyikapi masalah keamanan dalam Kota Wamena,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos Selasa (26/9) kemarin.
Ketua LMA Keerom Marinus Hisage mengatakan, kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan kepada 11 LMA Distrik ini merupakan bagian dari program LMA untuk memberikan pemahaman 4 konsensus wawasan kebangsaan, yakni Pancasila, UUD, GBHN, NKRI.
Mereka meminta dilakukan pencabutan SK Nomor 82 tahun 2021 yang dikeluarkan Dinas PMPTSP lantaran dianggap merugikan dan menyalahi. Putusan PTUN Jakarta telah menolak gugatan yang diajukan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama atas surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi dasar untuk meminta SK ini dicabut.
“Kami organisasi masyarakat adat Indonesia, Thailand, Philippines dan Nepal di fasilitasi oleh CI untuk berkonsultasi dan berdialog berbagi pengalaman dari negara masing tentang kendala serta tantangan mengakses pendanaan untuk mendukung masyarakat adat dalam menjaga, mengelola dan melestarikan hutan yang merupakan sumber kehidupannya,” ungkap Weyasu kepada Cenderawasih Pos via telepon selulernya, Rabu (16/9).
"Suksesnya Pemilu tidak lepas dari pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah Tapal Batas Kabupaten Keerom untuk selalu menjaga suasana yang kondusif di daerah dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2024," ungkap Isagi kepada Cenderawasih Pos, Senin (28/8).
Ketua LMA Distrik Ibele, Laodwick Mosib mengatakan, bantuan tersebut merupakan inisiatif LMA sebagai bantuan pembinaan untuk memotivasi masyarakat agar tetap melakukan aktivitas pertanian atau berkebun di kampung.
Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut.
“Ada beberapa kasus kekerasan terjadi di Kota Wamena selama 2 minggu terakhir ini, mulai dari tabrak lari akibat Miras yang memakan korban jiwa, kasus penemuan mayat hingga kasus pencurian dengan kekerasan,”ungkapnya Selasa (1/8), kemarin.
“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat, sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8).
