"Dari hasil penggeledahan kemarin, ada beberapa dokumen yang kami sita untuk membantu memperjelas proses penyidikan. Di antaranya kontrak-kontrak proyek, data komputer, dokumen lelang dari awal hingga akhir, serta berkas
"Ke depan, selain penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, kami juga akan melakukan upaya optimalisasi pemulihan aset negara. Caranya melalui penelusuran dan perampasan aset para pelaku korupsi, beserta ahl
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyebut para pelaku berasal dari pokja dan juga ASN di Mimika. Para tersangka tersebut berinisial DJ selaku Ketua Pokja Pengadaan II, M, HW dan RJ masing-masing berstatus sebagai anggota.
‘’Sampai sekarang, uang kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi yang kita tangani tahun 2025 yang berhasil dikembalikan sekitar Rp 912 juta,’’ kata Kajari Merauke Sulta D. Sihotang, SH, MH, didampingi Kasi Int
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, menetapkan mantan Kepala LPMP sebagai tersangka atas kasus korupsi penyalahgunaan anggaran tahun 2019-2021. Selain menetapakan Ketua LPMP dengan inisial AH se
Dikatakan selama ini korupsi hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum dan berujung pidana. Namun dari sifat yang dilakukan tentu ada hak milik orang lain yang dirampas. Hak orang lain inilah yang ditafsirkan sebaga
“Pasalnya sudah ada, tinggal kami serahkan ke DPR. Mudah-mudahan ada doa supaya DPR mengesahkan,” ujarnya di kantor Kementerian HAM, Jakarta. Pigai menyebut gagasan ini bakal menjadi terobosan hukum pertama di dunia. Ind
Kasi Pidsus mernjelaskan, kasus ini berawal saat Dinas PUPR Kabupaten Boven Digoel di tahun 2023 mendapat alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Sarana Air Bersih di Kampung Firiwage sebesar Rp 3.340.768.000 yang
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, kepada wartawan di Merauke membenarkan penetapan YM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi hibah Bunda PAUD Provinsi Papua Selatan tahun 2023. ‘’Untuk SPDP sudah kita kirim
Sementara untuk part II, sebanyak 18 orang telah dimintai keterangan. Beberapa orang telah mengembalikan dana perkara PON XX Tahun 2021 termasuk Ketua PB PON Papua, Yunus Wonda. Pada tahap I, uang yang disita sebesar Rp1
