Kata dia UU Pemberantasan Korupsi itu lahir, untuk mengakhiri praktik-praktif orde baru, dimana zaman kepemimpinan Suharto ketika itu, jual beli jabatan bukan menjadi rahasia umum. Sehingga praktik korupsi kolusi ketika itu sangat merebak.
Ade memastikan tidak ada kendala dalam penuntasan kasus Firli, meskipun sudah berlarut-larut. Ade pun memberikan sinyal tidak ada pemanggilan kembali kepada Firli. "Kan sudah semua kita lakukan. Tinggal tunggu aja updatenya pasti kita akan update. Tidak ada hambatan sama sekali," jelasnya.
"Pansel ini sudah disaring ada unsur pemerintah ada unsur NGO ada berbagai unsur. Kita harapkan pansel ini bekerja dengan baik dan bisa menyeleksi betul calon-calon pimpinan KPK ke depan," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
Febri menjelaskan, honor yang diterimanya tersebut dibagi untuk delapan orang dalam tim hukum kasus korupsi di Kementan. "Untuk 8 orang?," tanya hakim anggota Fahzal Hendri. "Tim kami ada 8 untuk 3 klien yang mulia," jawab Febri. "800 juta?," telisik hakim. "Di tahap penyelidikan," ucap Febri.
Ketiganya, yakni Hotel Cendrawasih Abadi di Entrop, Hotel Galaxi Waena, dan Hotel Anggrek di Waena. Meski pihaknya telah memberikan sanksi tegas berupa sanksi adminitrasi dan pemasangan plang, namun tidak juga mendapatkan respon dari pihak hotel sendiri.
Bahkan mulai dari pejabat hingga staf bergerak cepat untuk menyiapkan data yang dibutuhkan termasuk barang yang harusnya ditindaklanjuti saat itu juga langsung dieksekusi. Terkait ini Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long mengapresiasi kedatangan tim KPK tersebut.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tujuan menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan yang dipimpinnya, dan juga dihadiri anggota KPK lainnya.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.
