Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto menyebut hingga akhir tahun 2024, sebanyak 48 lokasi telah menikmati layanan internet gratis, yang terdiri dari 40 gereja dan delapan masjid.
 Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menyampaikan bahwa sejumlah gereja GKI di Kota Jayapura telah diusulkan untuk mendapatkan akses internet gratis. Usulan tersebut juga datang dari anggota Komisi IV lainnya,
"Untuk kantor pemerintahan ada 5 kantor, layanan kesehatan atau puskesmas sebanyak 15 puskesmas yang sudah terpasang, Pendidikan ada 70 yang terbagi untuk SD 50, SMP 10, SMA/SMK 10, pertahanan keamanan Polsek 6, Koramil
  Dikatakan, pembangunan konektivitas digital di Papua terus dilakukan oleh Kementerian Komdigi. Untuk mempercepat ini, Kementerian Komdigi memiliki dadan layanan umum (BLU) bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi da
 Menurut George, Pulau Liki memiliki potensi pariwisata yang besar berkat keindahan alamnya yang masih alami, terumbu karang yang terjaga, air laut yang jernih, serta hamparan pasir putih yang luas. Selain itu, keramaha
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dalam pertemuan menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan butuh melakukan zoom dengan Kemendagri setiap Senin dan Kamis. Ketika Musrenbang kemarin, experience masih kurang ba
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarmi, Stepenson Derek, mengungkapkan bahwa layanan internet di lingkungan Kantor Bupati dan seluruh OPD saat ini dibackup oleh layanan Astinet milik Telkom, bukan Indiho
Program ambisius ini didukung dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp 1 miliar. Namun, Stepenson menegaskan, internet bukan sekadar soal koneksi. Misi besarnya adalah membuka dunia bar
Menurutnya, kejadian serupa dikabarkan sudah terjadi berulang kali, terutama ketika pohon tumbang atau saat warga membersihkan lahan di sekitar kabel. Akibatnya, jaringan internet dan komunikasi ke sejumlah fasilitas pen
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) untuk membentuk tim kerja khusus yang akan menggodok kajian mengenai pembatasan tersebut. Termasuk aturan lain terkait perlindungan anak di ruang digital.
