Isu gaji guru honorer Rp300 ribu mengemuka ketika pemerintah berencana mengangkat sekitar 32.000 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebu
Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd, data guru honorer di Papua telah mencapai 1.359 orang. Jumlah tersebut diketahui bisa bertambah karena kondisi riil disekolah set
Lihat saja SPPG baru berjalan setahun terakhir sementara saat ini ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun dari segi upah atau gaji masih jauh dari harapan. Selain itu waktu pengangkatan juga belum
Massa yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, hingga pemuda tersebut datang menuntut keadilan. Beberapa menuntut kejelasan dari BKPL Waropen, karena mereka yang seharusnya sudah bekerja selama belasan tahun bahkan ada ya
Yusfitriadi menyampaikan, persoalan pertama terletak pada persyaratan pengangkatan PPPK. Ia mempertanyakan absennya ketentuan masa kerja minimum, mengingat beberapa karyawan SPPG baru bekerja sekitar satu tahun namun sud
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayawijaya Pius Wetipo, ST, M.Si menyatakan untuk KII Jayawijaya yang lolos dalam verifikasi ulang yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Jayawijaya yang lolos itu baru 200 orang, dan selebihnya itu
Ketua Forum Honorer Kabupaten Sarmi, Ones Bisim, selaku penanggung jawab aksi, mengatakan bahwa hingga saat ini para tenaga honorer masih menunggu kejelasan tindak lanjut hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami su
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat membangun daerah. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Sarmi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas hadiah kemeja yang diberikan oleh Velix Wanggai sebagai
Bupati Mote menjelaskan, formasi 500 K2 ini merupakan bagian dari alokasi 20 ribu formasi yang diperjuangkan oleh mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk seluruh Tanah Papua dan Papua Barat pada tahun 2021. Upaya untu
