Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Asso, S.Pd, M.Pd menyatakan pihaknya sudah melakukan pendataan kepada tenaga guru honor yang masuk dalam Kategori II (K2), dan jumlah yang hadir dalam pendataan yang dipimpin langsung oleh
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH sebelum pertemuan ini, pihaknya telah meminta kepada kepala dinas pendidikan untuk mengundang para guru honorer dri tingkat TK/Paud sampai dengan SMA/SMK, tujuannya pemerintah ingin mengecek secara la
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai non ASN RSUD Merauke, Rabu (13/5).
Rombongan Komisi III DPRP Papua Selatan yang salah satunya membidangi masalah Kesehatan tersebut dip
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk bersabar terkait proses pengangkatan yang hingga kini belum terealisasi.
Ia menegaskan, tanpa adanya SK Bupati sebagai dasar pengangkatan, pemerintah daerah tidak dapat membayarkan honor kepada tenaga tersebut. Kondisi ini dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terle
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken kepada wartawan di Merauke menyebut, jumlah tenaga honorer Kabupaten Merauke saat ini antara 2.000-3.000 orang. Mereka terdiri dari PPPK paruh waktu, tenaga
Isu gaji guru honorer Rp300 ribu mengemuka ketika pemerintah berencana mengangkat sekitar 32.000 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebu
Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Papua Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd, data guru honorer di Papua telah mencapai 1.359 orang. Jumlah tersebut diketahui bisa bertambah karena kondisi riil disekolah set
Lihat saja SPPG baru berjalan setahun terakhir sementara saat ini ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun dari segi upah atau gaji masih jauh dari harapan. Selain itu waktu pengangkatan juga belum
Massa yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, hingga pemuda tersebut datang menuntut keadilan. Beberapa menuntut kejelasan dari BKPL Waropen, karena mereka yang seharusnya sudah bekerja selama belasan tahun bahkan ada ya
Yusfitriadi menyampaikan, persoalan pertama terletak pada persyaratan pengangkatan PPPK. Ia mempertanyakan absennya ketentuan masa kerja minimum, mengingat beberapa karyawan SPPG baru bekerja sekitar satu tahun namun sud
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayawijaya Pius Wetipo, ST, M.Si menyatakan untuk KII Jayawijaya yang lolos dalam verifikasi ulang yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Jayawijaya yang lolos itu baru 200 orang, dan selebihnya itu
Ketua Forum Honorer Kabupaten Sarmi, Ones Bisim, selaku penanggung jawab aksi, mengatakan bahwa hingga saat ini para tenaga honorer masih menunggu kejelasan tindak lanjut hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Sarmi dengan
Koordinator aksi yang enggan menyebut namanya menyampaikan, para honorer sudah berulang kali menyuarakan aspirasi melalui berbagai pertemuan dan surat resmi, namun tidak pernah mendapat tindak lanjut yang jelas. “Kami su
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat membangun daerah. Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Sarmi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas hadiah kemeja yang diberikan oleh Velix Wanggai sebagai
Bupati Mote menjelaskan, formasi 500 K2 ini merupakan bagian dari alokasi 20 ribu formasi yang diperjuangkan oleh mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk seluruh Tanah Papua dan Papua Barat pada tahun 2021. Upaya untu
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Waropen, Jaelani, AP., M.Si., menjelaskan bahwa keputusan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi tenaga K2 yang usianya lebih dari 36 tahun, proses pengangkatan sebagai CPNS t
Mereka menuntut hak Atas Informasi. Dimana setiap pelamar berhak mengetahui hasil verifikasi berkas dan alasan administratif yang menyebabkan status nonaktif. Merka juga meminta adanya mekanisme resmi bagi pelamar untuk
‘’Saya akan mewajibkan seluruh pimpinan OPD untuk mewajibkan seluruh ASN dan honorer yang ada di setiap OPD yang dipimpinnya untuk melakukan VCT,’’ kata bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze kepada wartawan menjawab pertany
Wakil Bupati Jayawijaya, Rony Elopere, S.IP, M.Kp menegaskan sebagai tanggapan atas tuntutan ratusan tenaga honorer yang mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kantor Bupa
Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura, Erni Kallem menjelaskan, terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Jayapura tahap pertama tahun 2024 dari Total peserta P3K 419 yang mengikuti
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.PI, MSi menyatakan dalam rapat yang dilakukan dengan pemerintah daerah kemarindirinya telah menekankan agar honorer KII Jayawijaya segera di SKkan, mengapa masih harus melakukan valida
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sarmi, Stephenson Derek, mengatakan saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diberikan kesempatan untuk melakukan penginputan data pegawai ke dalam sistem.
Ketua DPRK jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi, MSi mengakui jika apresiasi dari DPRK Jayawijaya kepada teman -teman Honorer KII yang sampai saat ini terus berjuang membawa aspirasi terkait dengan nasib mereka, sehingga sejak ke
Salah satu perwakilan tenaga honorer, Festus, menyebutkan di hadapan Ketua DPRK Sarmi, bahwa proses seleksi ASN tahun 2024 di Kabupaten Sarmi diduga sarat dengan manipulasi, terutama pada level Organisasi Perangkat Daera
Seperti diketahui, disiplin ASN kini tengah menjadi sorotan Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakilnya, Emanuel Kemong. Hal ini pun menjadi konsen kedua mantan ASN tersebut karena banyaknya ASN di Mimika yang dinilai k
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan untuk permasalahan terkait Honorer Kategori II (K II) di lingkungan Pemkab Jayawijaya, mungkin pemerintah perlu melakukan penelusuran untuk mengetahui permasalahannya
Wakaops Damai Cartenz 2025, Kombes Pol Adarma Sinaga, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan aksi penembakan tersebut awalnya menargetkan dua anggota Polres Intan Jaya yang sedang melintas menggunakan kendaraan roda dua (KR2). Namun, upaya penyerangan itu gagal karena tembakan yang dilepaskan oleh pelaku tidak mengenai sasaran.
Dikatakan, salah satu persoalan besar yang ada di Papua saat ini adalah masalah kekurangan tenaga guru terutama di daerah-daerah terpencil maupun di daerah otonomi baru. Bahkan, guru yang diluluskan dari beberapa jurusan di FKIP Uncen itu, masih sangat terbatas.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak boleh lagi membuka posisi dan merekrut tenaga honorer. Hal ini dilakukan sebab dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Budi Projonegoro Yokhu menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan perpanjangan pendaftaran PPPK jalur khusus honorer sampai tanggal 15 Januari 2025.
Ketua Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosay menyatakan Asosiasi Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Jayawijaya, Di Awal bulan Januari Tahun 2025 Kembali Kumpul bersama di Taman Wisata Pasir Putih Mumi Kampung Aikima Kabupaten Jayawijaya dan telah menyepakati beberapa hal
Mereka menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk yang belum dibayarkan selama 3 bulan terhitung Bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023 dan ada juga pembayaran selama 6 bulan yang belum dibayarkan yakni bulan Juli hingga Desember 202). Dijelaskan dari 9 bulan ini ada 2 bulan yang sudah dibayarkan namun 7 bulan lainnya belum ada kejelasan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
"Ada dua hal saja yang saya sampaikan ke mereka. Pertama bahwa kesempatan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Kedua jaga kesehatan,"kata Sohilait, disela sela kunjunganya ke lokasi ujian itu.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pihaknya tidak mungkin langsung coret sendiri, karena 600 nama yang di keluarkan itu sah dimata hukum, oleh karena itu data hasil verifikasi ini akan di kirim ke BKN, BPKP yang akan melakukan pergantian, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya hanya mengusulkan.
Massa aksi juga meminta kepastian nasib mereka karena sudah bekerja dengan waktu yang cukup lama hingga belasan tahun, namun tidak keluar dalam verifikasi berkas, sebab nama -nama yang lolos verifikasi administrasi kebanyakan siluman, aktor yang memicu adanya aksi selama 2 minggu terakhir ini adalah kepala OPD dan kepala distrik.
Koordinator Asosiasi Tenaga Honorer KII Kabupaten Jayawijaya Yermias Kosai menyatakan jika aksi ini akan terus dilakukan hingga ada pertemuan antara honorer kII yang tak lolos dalam verifikasi berkas yang telah diumumkan kemarin dengan PJ Bupati Jayawijaya oleh karena itu beberapa kantor pemerintah ini masih dipalang.
Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan, ada indikasi bahwa yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya dan berada di instasi lain namanya diakomodir dalam 600 kuota honorer K2.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan jika hari ini pihaknya telah menandatangani hasil verifikasi berkas dari K2, dimana untuk Kuota Kabupaten Jayawijaya ada 600 orang, memang data banyak yang masuk namun pihaknya meminta untuk rasional saja, dan harus memenuhi syarat, dimana untuk K 2 yang diminta mereka sudah mengapdi 5 tahun ke bawah dari tahun kelulusan mereka terhitung per 31tahun 2015 ke bawah.
Termasuk soal penerimaan 1.000 CPNS Lingkup Pemprov Papua harus 80 persen Orang Asli Papua Selatan. Kedatangan puluhan warga Papua Selatan tersebut diterima langsung Pj Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dan Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Drs. Alberth Rapami, M.Si.
Plh Sekda Kota Jayapura, Evert Merauje menjelaskan, dari data nama-nama tenaga honorer yang terverifikasi, setidaknya Pemkot Jayapura memiliki 805 orang yang semestinya mengikuti ujian CAT, yang sudah dilaksanakan selama dua hari sejak Selasa hingga Rabu kemarin.
Karena itu Dia meyakinkan para tenaga honorer itu bahwa apabila data mereka sudah masuk di dalam database honorer atau tenaga kontrak pemerintah kota Jayapura maka dipastikan akan diangkat.
Dari penundaan tersebut ratusan tenaga honorer ini mendatangi kantor Bupati Jayawijaya guna menayakan kejelasan nasib mereka, yang dinilai belum pasti sebab apa yang telah direncanakan pemerintah daerah belum bisa dilakukan saat ini, oleh karena itu PJ Bupati Jayawijaya mengajak para tenaga honorer ini untuk berdiskusi.
Wakil ketua 1 DPRD kota Jayapura, Jhoni Betaubun mengatakan, mengenai hal itu, pihaknya sudah menyampaikan secara langsung kepada PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait dalam sidang APBD perubahan beberapa waktu lalu.
Salvianus Laiyan menjelaskan, dari kuota 600 honorer yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Merauke, sebanyak 599 orang yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun dari 599 orang tersebut, ada diantaranya yang sudah lulus PPPK guru.
Menanggapi permintaan tersebut pemerintah Jayawijaya menegaskan akan mengumumkan nama -nama honorer K 2 yang telah melengkapi berkas pada 10 September sesuai persyaratan yang telah diminta, sementara 100 lebih yang bermasalah dalam pengumpulan berkas tersebut dianggap gugur dan bisa mengikuti seleksi CASN yang telah dibuka.
Diketahui, jumlah tenaga honorer Pemprov Papua yang diproses pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 3.450 orang. Dari jumlah tersebut, honorer berusia dibawah 35 tahun sebanyak 2.253 orang, sedangkan diatas 35 tahun berjumlah 1.070 orang.
Untuk memastikan dan mencari tahu siapa saja yang berani bermain api terkait dengan nama-nama honorer yang diusulkan menjadi calon aparatur sipil negara (CASN) formasi khusus Papua itu, pemerintah kota Jayapura kemudian mengambil langkah hukum.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengatakan semua fraksi menerima LKPJ Pemkot Jayapura TA 2023, untuk ditetapkan menjadi Perda. Selain itu kata Betaubun, pendapat akhir fraksi-fraksi terkait persoalan CASN, adalah untuk menguatkan pernyataan Pemkot Jayapura soal pembatalan seleksi CASN pada saat pembukaan sidang paripurna.
Dalam Laporan Gabungan Komisi, yang dibacakan oleh Ketua Komisi C, Akhmad Sujana. Komisi A, meminta agar PJ Walikota Jayapura harus menyelesaikan masalah honorer secara baik dan holistik dalam satu kali pengumuman. Sehingga tidak meningalkan beban bagi tenaga honorer. Apalagi dijanjikan pada pengadaan tenaga ASN/PPPKD yang akan datang.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey, datang menemui langsung sejumlah masyarakat dan juga tenaga honorer Pemkot Jayapura itu, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah dan upaya pemerintah kota Jayapura menyikapi permasalahan pengangkatan tenaga kontrak di Pemkot Jayapura itu.
Pemalangan terhadap Kantor Pemerintah Kota Jayapura ini dilakukan setelah pemerintah kota Jayapura kembali mengumumkan sebanyak 820 tenaga kontrak dan honorer yang lolos verifikasi dan validasi data untuk selanjutnya mereka mengikuti tahapan ujian dengan menggunakan sistem CAT.
Oleh karen itu, Pemerintah Kota Jayapura hanya memproses data-data yang benar valid, terutama mereka yang benar-benar terdaftar sebagai tenaga honorer dan kontrak di sejumlah kantor pemerintahan di Pemkot Jayapura.
Diakuinya, 783 penerima SK ini sudah satu paket mendapatkan SK penempatan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan, jumlah tersebut baru sebagian, masih ada 1.000 lebih honorer yang masih menunggu pembagian SK selanjutnya.
Dia mengatakan persoalan pertama yang terjadi itu adalah sistem Penjaringan ASN itu berbeda, ada yang formasi 2000, ada 1028, ada 127. Jadi bagaimana caranya untuk menggabungkan tiga formasi tersebut.
Dia mengatakan bagian ini harus segera diselesaikan supaya tidak mengganggu Kamtibmas di wilayah Kota Jayapura. Apalagi ke depan menjelang pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak harus segera diselesaikan secepatnya.
Saat ini, daftar ribuan tenaga honorer di Pemkot Jayapura itu, sedang dilakukan pengisian jabatan berdasarkan jenjang pendidikan. Sehingga pada saat bertugas nantinya aparatur sipil negara itu sudah mengetahui di mana posisinya dan tugas dan kerja serta tanggung jawabnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.
Sekda Kota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai PJ Walikota Jayapura, mengatakannya Pemkot Jayapura sedang berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan persoalan honorer di Pemkot Jayapura. Karena itu, pihaknya memastikan persoalan ribuan honorer di Pemkot Jayapura itu akan segera selesai tahun ini juga.
Dia mengatakan, secara keseluruhan jumlah tenaga honorer di Kota Jayapura mencapai 3000-an orang. Di mana sebelumnya sebanyak lebih dari 1000 orang sudah terakomonir dalam pengangkatan formasi khusus Papua. Kemudian Pemkot Jayapura mendapatkan formasi baru untuk pengangkatan P3K sebanyak lebih dari 2000 orang. Sehingga total 3000 tenaga honorer dan kontrak di Kota Jayapura akan diangkat baik itu PNS maupun ASN P3K.
Mantan Sekretaris Dewan Kabupaten Merauke ini mengakui bahwa ada tenaga honorer K2 yang dialihkan dari pemerintah Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Selatand dan 2 DOB lainnya yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang diusulkan dari dari Pemerintah Provinsi Papua.
Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Bahakan kata Melvin hampir 200 orang yang bermalam di halaman kantor gubernur tersebut, mulai sejak Kamis (18/4) pagi hingga Jumat (19/4). Melvin sesalkan pemerintah hingga saat ini belum memberikan kejelasan terhadap masa depan dirinya dan teman-teman honorer lainnya.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan hari ini pemerintah membangun koordinasi dan diskusi bersama dengan honorer K 2 yang telah mengapdi dan mempertanyakan nasibnya atau status mereka, dimana pihaknya telah sepakat dalam rapat Koordinasi tersebut untuk mengundang instansi terkait.
Dari sepanduk yang dibawa para pendemo, tertulis berbagai tuntutan, diantaranya yakni Meminta Pj Gubernur segera keluarkan SPTJM Non ASN pemprov Papua, kemudian meminta segera umumkan data Non ASN yang terdata dalam database Menpan dan mendata Honorer yang belu terdata pada database Menpan, terus meminta kepada Kapolda papua agar mengusut tuntas data Honorer siluman di Pemprov Papua, dan juga terakhir segera mengeluarkan Honorer siluman dalam pengangkatan, EX THK ll.
Saat ini untuk pengangkatan tenaga kontrak K2 sedang dalam proses validasi dan verifikasi ulang di tingkat Menpan RB. Setelah sebelumnya diumumkan 1.200 tenaga K2 dinyatakan lolos, namun mendapatkan penolakan dari sejumlah honorer di Lingkup Pemkot Jayapura.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, ada 1800 hingga 2000-an orang di Pemkot Jayapura yang masih terdata sebagai tenaga honorer. Sehingga mereka inilah yang akan diangkat melalui formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2024 ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita menjelaskan bahwa rata-rata puskesmas pembantu yang tidak beroperasi tersebut berada di kampung-kampung lokal.
Juliana Waromi nampak berang ketika mendengar dan mengetahui apabila tandatangannya dipalsukan untuk kepentingan yang tidak ia ketahui. Iapun meminta agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh kepolisian agar bisa diungkap semua siapa saja pihak yang terlibat.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tes ini digunakan untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing.
Dia menjelaskan, saat ini data-data honorer di Pemkot Jayapura sudah dikumpulkan dari masing-masing OPD dan sudah diserahkan ke BPKP. Karena ada beberapa sumber data yang perlu disandingkan kembali oleh kepegawaian dan BPKP dengan data yang baru, kemudian data yang lama dengan data keputusan dari Menpan RI, yang sudah diamankan sebelumnya.
Dia menerangkan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura melalui organisasi perangkat daerah terkait sedang melakukan validasi ulang tenaga honorer dan tenaga kontrak yang berada di masing-masing OPD. Validasi ini dilakukan untuk mengklarifikasi kembali nama-nama atau data tenaga kontrak dan honorer yang bekerja di masing-masing OPD di Pemkot Jayapura.
Ini dilakukan kembali setelah adanya protes dari sejumlah tenaga kontrak dan honorer di Pemkot Jayapura pasca pengumuman tenaga kontrak dan tenaga honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi dari Kemenpan RB dan BKN Pusat dalam pengangkatan CPNS formasi khusus Papua.
"Batas waktu untuk verifikasi dan validasi ulang di setiap OPD itu sampai pada tanggal 28 Desember, itu sudah ada edaranya," jelas Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., Senin (18/12).
"Ya kita kembalikan dulu ke OPD, pimpinan OPD yang tahu. Kalau itu terbukti bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Tapi itu semua data berawal dari OPD, karena honorer bekerja atau tidak itu dari OPD dan unit kerja sampai Puskesmas , sekolah, kelurahan, distrik. Yang tahu persis tentang siapa yang bekerja, dan yang tidak bekerja adalah pimpinannya, dan juga teman-temannya di situ," ujarnya.
Kapolda tak ingin karena kepentingan tertentu akhirnya merugikan para pihak yang sejatinya memiliki kompetensi. Menurut Kapolda apa yang dilakukan oleh oknum tersebut dipastikan sangat merugikan masyarakat khususnya mereka yang selama ini sudah mengabdi sebagai honorer.
"Saya sudah perintahkan semua pimpinan opd untuk duduk bersama di masing-masing OPD supaya menyelesaikan masalah ini. Silakan lakukan verval kembali data-data tenaga kontrak dan honorer sesuai dengan aturan. Tentunya masing-masing OPD memiliki database tenaga kontrak maupun honorer,"kata Frans Pekey, Kamis (14/12).
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya masih mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas pasca pengumuman honorer K2 di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
"Data 1028 itu data siluman, ada yang tidak mengabdi, (tapi) nama ada masuk di 1028. Kalau tunggu bukti berarti saya harus hadirkan saya punya LBH," ujar Ketua Honorer Kota Kayapura, Maria Raiwaki, Kamis (14/12) kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert Betaubun menjelaskan, berdasarkan pengumuman tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga kontrak Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang dinyatakan memenuhi kriteria, alokasi kebutuhan formasi khusus Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura adalah sebanyak 1.200 orang.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan jika untuk pegawai honorer k2 di Pemda Jayawijaya itu seluruhnya berjumlah 600 orang dari jumlah itu sudah ada 400 orang yang bisa mengikuti pelaksanaan CAT, sedangkan yang 200san masih melakukan perbaikan berkas-berkasnya lagi sehingga ini yang membuat pemerintah harus menunggu.
PJ Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, untuk tahap pertama, Pemprov Papua menyerahkan sebanyak 779 orang. Mereka terdiri dari honorer K2 dan kontrak yang berusia diatas 35 tahun. Dengan rinciannya, Pemprov Papua Selatan sebanyak 260 orang dan Papua Tengah sebanyak 260 orang. Sementara di Papua Pegunungan sebanyak 259 orang.
Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota Jayapura akan mengumumkan data nama-nama tenaga kontrak kategori 2 (K2) yang sebelumnya diverifikasi dan divalidasi di tingkat pusat untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS melalui formasi khusus Papua.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan kemarin sudah ada permintaan penambahan anggaran dari BKD untuk melakukan test CAT dan pemerintah sudah menganggarkan itu ke APBD Perubahan ke BKD agar bisa melakukan test tersebut secepatnya oleh karena itu pihaknya ingin mengecek kembali persiapannya.
Dijelaskan, guru honorer jangan mau kalah dengan guru PNS dan P3K. Guru honorer harus semangat dalam belajar menambah ilmu dan wawasan, serta bisa meningkatkan kompetensi, kemampuan dan profesionalisme kerja.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Merauke Salvianus Laiyan, S.H, mengungkapkan bahwa 599 honorer yang telah dinyatakan lulus administrasi tersebut untuk segera merapat ke Kota untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Sebanyak 150 tenaga honorer Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Pratama Supiori, Kamis ( 5/10 ) siang sekitar pukul 10.30 WIT melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini dilakukan dengan meninggalkan ruang kerja dan turun ke jalan, berkumpul di depan RSUD, di ruas jalan umum Marsram – Korido.
Sebelum mendatangi Kantor Gubernur Papua, para Nakes tersebut berkumpul di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura menuntut persamaan hak”
Dari puluhan tenaga honorer tersebut bekerja dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Jayapura mulai dari DLH, staf di Distrik, tenaga pengajar di sekolah dan lainnya yang sudah bekerja minimal 5 tahun bahkan ada yang mengaku lebih 30 tahun.
Sebagaimana formasi honorer untuk Provinsi Papua tahap pertama sebelumnya sudah melakukan ujian CAT, dan saat ini sedang menunggu proses SK CPNS mereka.
Pertemuan tersebut berkenaan dengan agenda ujian Computer Assisted Test (CAT) calon pegawai negeri sipil (PNS) tahap ke-II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, pada 12 – 14 September 2023, di Kota Jayapura.
