Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.
  Derek Hegemur menyampaikan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan dua negara, lebih khusus bagi Provinsi Papua sebagai provinsi yang langsung berada pada wilayah perbatasan.
‘’Karena itu banyak sekali personel yang diberangkatkan dalam 1 cabang. Yang terpenting yang berangkat itu atletnya, kemudian pelatihnya, official yang berkaitan dengan administrasinya. Jadi sebenarnya, untuk 1 cabang tidak terlalu banyak personel yang harus berangkat. Tapi yang berangkat yang berkaitan dengan pertandingan saja,’’ jelasnya.Â
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan,Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah tentu bersyukur masyarakat penduduk di Papua Pegunungan ini memiliki sejarah Panjang khususnya pekabaran injil di Tanah Papua Pegunungan, Secara khusus 20 April merupakan titik awal pekabaran injil di Papua Pegungan.
 Penjabat Bupati Jayawijaya,Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Pembersihan area tugu salib ini merupakan antusias masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama-sama membersihkan area tugu salib ‘Wio Silimo’
 Adapun dasar tuntutannya karena d idalam DPA Disbudpar tahun anggaran 2024, hanya mengakomodir Bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara Bidang Cagar Budaya dan Sejarah, Bidang Budaya, UPT Museum Negeri, UPT Taman Budaya dan UPT Noken sama sekali tidak diakomodir.
Dikatakan, Musrenbang Otsus ini merupakan momentum yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan dan inplementasi program percepatan pembangunan yang sudah dilaksanakan, melakukan reviuw terhadap program tahun lalu dan merencanakan program yang akan datang yang didanai oleh Otsus pada tahun 2025.
Pertama ingin mengajak PLN memberikan kontribusi pemikiran di dalam proses perumusan rencana pembangunan jangka menengah lima tahun juga rencana pembangunan jangka Panjang 20 tahun di Papua Pegunungan.
Pasalnya kondisi di RSUD Jayapura dianggap sebagai "benang kusut" yang kerap berulang, bahkan dalam APBD 2024 dana yang diplotkan ke RSUD "hanya" Rp 22 M, sementara tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp 100-an M.
Diketahui, jabatan Sofia Bonsapia di lingkungan Pemprov sebagai Kepala Biro Hukum Setda Papua. Rumasukun mengatakan, jabatan Sofia Bonsapia sebagai Pj Bupati Biak Numfor dengan masa jabatan paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
