Komitment ini didorong karena melihat jumlah penduduk NTT di Papua yang cukup tinggi, namun sayang tidak didukung dengan alat transportasi yang memadai. Selain itu kehadiran tranportasi laut juga akan membuka peluang bagi provinsi Papua bisa bekerjasama dengan Provinsi NTT.
  Meski demikian, Pria yang akrab disapa BTM itu, justru tak ingin mengambil jabatan strategis itu. Padahal secara materi, gaji anggota DPR RI cukup tinggi dibandingkan gaji Gubernur. Namun BTM justru tak ingin mendapatkan semuanya itu, karena fokus utamanya hanya ingin mengabdi untuk tanah kelahirannya di Bumi Cendrawasih ini.
‘’Kalau yang itu, nanti kita melakukan pertemuan tersendiri lagi dengan mereka. Dalam pertemuan kemarin, masyarakat adat dari wilayah tersebut belum hadir. Yang hadir ini adalah perusahaan dan masyarakat adat yang ada di Boven Digoel bagian Selatan.
"Rata-rata para evaluator memberikan masukan - masukan untuk perbaikan dan sepenuhnya kami terima. Ini sangat baik bukan hanya untuk evaluasi ini saja tetapi juga untuk tugas keseharian," ungkap Ridwan dalam rilisnya.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD PDIP Herry Ario Naap, serta pengurus DPD PDIP Papua ini, melahirkan 16 keputusan, yang salah satunya mengusulkan bakal calon Gubernur Papua ke DPP.
  Wakil Ketua Umum Bidang Organiasi IKF Papua, Yabes Nenobais, mengatakan dukungan kepada BTM pada Pilkada 2024 ini, telah lama digadang gadang oleh seluruh warga IKF, hanya saja menunggu moment tepat untuk menyatakan sikap itu secara resmi.
 Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun dalam kunjungannya bertemu langsung dengan petugas front desk layanan menanyakan prosedur beberapa pelayanan perizinan serta standar operasional yang dilakukan.
  Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, mengatakan untuk mengantisipasi penyebarannya di wilayah Papua. Diperlukan penanganan atau tindakan darurat bencana yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubenur Papua Nomor: 188.4/143 Tahun 2024 tentang penetapkan status keadaan darurat wabah penyakit ASF di Provinsi Papua.
Berdasarkan surat rekomendasi yang diterima media ini, bahwa surat rekomendasi pertama dari DPP Partai Nasdem yang ditandatangani langsung Ketua Bappilu DPP Nasdem Prananda Surya Paloh dan Sekretaris Bappilu Willy Adtya. Surat rekomendasi itu bernomor 21-SI/RP/BPP-NasDem/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024.Â
  Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengingatkan seluruh KPU dan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat Pemilukada nanti.
