Kepala Disdukcapil Kabupaten Jayapura, Herald J. Berhitu menjelaskan dengan adanya recofusing pelayanan Dukcapil tetap berjalan, tentunya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
"Untuk nikah massal 80 pasangan ini dibagi dua, untuk umat Muslim sebanyak 30 pasangan, rencananya tanggal 27 Februari, sedangkan untuk umat Kristen, Katholik, Hindu dan Budha sebanya 50 pasangan akan berlangsung tanggal 5 Maret," ujar Raimond Mandibondibu saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai apel pagi di halaman kantor walikota,
Kami mau sampaikan disini bahwa perekaman dan cetak KTP elektronik ini tidak bisa kita hentikan. Memang baru-baru ini, dalam pertemuan yang dilakukan oleh Bawaslu, kami diminta kalau bisa perekaman dan cetak KTP elektonik ini ditangguhkan atau dihentikan untuk sementara
  Adapun perkara yang disidangkan salah satunya perkara perdata seperti permohonan pengangkatan anak, perubahan nama, permohonan perwalian, dispensasi nikah, penetapan ahli waris, asal usul anak permohonan memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil.
 Karena secara tidak langsung ini membantu Pemkab Jayapura agar semua masyarakat di Kabupaten Jayapura yang sudah menikah memiliki akta Perkawinan maupun administrasi dokumen kependudukan yang lengkap.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jayawijaya Kenius Tabuni mengatakan pelayanan KTP di Lapas akan dilaksanakan selama tiga hari (Senin-Rabu), dengan menjangkau semua warga binaan yang ada di Lapas Wamena.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo kepada Cenderawasih Pos di Lapas Kelas IIB Timika menerangkan, kegiatan ini dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban warga binaan Lapas sebagai warga negara Indonesia (WNI). Â
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke Yustina Regina Kamisopa, S.Sos, ditemui wartawan mengaku kewalahan melayani masyarakat terutama peserta test CPNS untuk terkait pengurusn Kartu Keluarga, KTP, Akta lahir dan perpindahan penduduk dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo menjelaskan, program ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodir para pemilih pemula yang umumnya merupakan anak usia 17 tahun yang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada nanti.
Rakor ini menghadirkan sejumlah intansi, seperti pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dukcapil, TNI-POLRI, dan pihak Lapas Abepura. Tujuannya untuk mengkoodinasi data pemilih khusus yang ada disetiap lembaga yang ada.
