Menurut Christian Sohilait, saat ini masih ada keluhan dari masyarakat tentang layanan BPJS Kesehatan, untuk itu perlu dilakukan pendataan secara detail apa saja kendala tersebut. "Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini Pemkot melalui Dinkes dan BPJS Kesehatan harus mendata secara detail, agar kita bisa sama-sama mencari solusinya," ungkapnya.
Diketahui rapat tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sehingga masyarakat menjadi tenang dan nyaman dengan pelayanan yang ada.
Kabupaten Jayapura juga tidak mau ketinggalan program tersebut, yang mana melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, mengungkapkan bahwa sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan melaksanakan program tersebut.
Kondisi yang memprihatinkan ini sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir setelah peristiwa pembunuhan pilot Warga Negara Asing (WNA) Selandia Baru tersebut. Pasca peristiwa tersebut, seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Alama akhirnya dievakuasi kembali ke Kota Timika.
“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
Dia menjelaskan Dinkes Jayapura juga menggencarkan penggunaan kelambu dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah perkembangan nyamuk Anopheles yang merupakan vektor utama penyebaran malaria.
Menurut Edward, layanan kesehatan gratis ini mencakup pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter, pemberian obat-obatan dasar, serta pemeriksaan tambahan seperti cek gula darah dan tekanan darah.
Setiap hari Senin - Jumat pelayanan pasien di Puskesmas Komba 70 pasien hingga lebih, adapun pemeriksaan yang dilakukan bukan saja pemeriksaan umum, bayi, balita, hingga bumil.
Menurutnya, tim malaikat penolong Dinkes Papua beranggotakan sekitar 20 orang yang bekerja penuh dedikasi. Yang mana, mereka bertugas di Poliklinik Pemda atau secara mobile melayani masyarakat di berbagai lokasi.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
