Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kotaraja, Distrik Abepura, Kota Jayapura Papua. Seperti diketahui kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala-Kepala Sekolah dan stakeholder terkait lainnya.
Herlina menjelaskan, workshop yang dilakukan ini lebih pada penguatan yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada baik di tingkat pustu, puskesmas, klinik kesehatan maupun rumah sakit. Namun secara internal di masyarakat, bagaimana masyarakat bisa hidup bersih dan sehat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Herlina Rahanggiar mengungkapkan bahwa dari 1 minggu pelaksanaan imunisasi Polio tersebut sudah tercatat 30,5 persen dari target 119.922 anak yang akan diimunisasi di Provinsi Papua Selatan.
Dalam kegiatan tersebut turut dilibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, UPT Kementerian Sosial, Balai Kementerian Kesehatan, hingga Tokoh Adat, Tokoh Adat, WHO, TNI Polri, Pramuka.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan pelayanan kesehatan di daerah perbatasan negara harus ditingkatkan dan harus menjadi yang terbaik.
Terlebih kata dr Aaron, penyebaran virus polio di lingkungan masyarakat didukung dengan perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat, tidak tersedianya jamban sanitasi dan sikap masyarakat yang cuek.
Kendati demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengaku pihaknya saat ini tidak terlalu memikirkan kasus Covid melainkan kasus Polio yang kini sudah berada di Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari menjelaskan, setelah covid-19, capaian imunisasi di Kota Jayapura memang sudah tidak bagus, bahkan secara global. Di kota Jayapura masalah ini disebabkan karena kurangnya logistik.
Dia mengatakan, tahun ini secara khusus untuk anggaran penanganan DBD tidak dianggarkan, Karena untuk penanganan DBD ini yang paling efektif itu adalah pemberantasan sarang nyamuknya.
Robby mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Pemerintah Provinsi Papua telah merespon isu tersebut dengan serius. "Gubernur langsung printahkan untuk tanggulangi masalah stok obat ini, dan kami sudah urus semuanya," kata Robby.
