Jika sebelum – sebelumnya terkesan DPRP berjalan sendiri dan MRP digunakan saat dibutuhkan pertimbangan soal verifikasi keaslian orang Papua tapi dari dua kali saling berkunjung ini terlihat kedua lembaga tersebut mulai mesra.
Ya, DPRP dan MRP sepakat untuk bersama-sama menghadap Presiden RI Joko Widodo di Jakarta. Ketua Fraksi Gerindra, Yanni menyampaikan agar persoalan kasus mutilasi di Timika dikawal secara baik.
Kasus mutilasi yang melibatkan oknum anggota TNI dianggap menambah luka hati masyarakat sebab selama ini hal tersebut sangat jarang terjadi apalagi ini dilakukan oleh pihak yang terlatih. “Ini menjadi perhatian kami dan tadi dua kelompok mahasiswa sudah datang menemui kami dan ini (pansus) akan segera kami usulkan ke pimpinan untuk dibuat segera disetujui dan dibentuk,” jelas Elvis di halaman DPRP, Senin (5/9).
Terkait ini, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku pihaknya sejatinya ikut menolak rencana kenaikan tersebut, namun perihal ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Gubernur Papua, Lukas Enembe diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun memberi penjelasan konkrit bahwa laporan pertanggungjawaban ini merupakan wujud kinerja pemerintah tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Papya tahun 2019 – 2023.
Apresiasi ini diberikan secara lisan dari hampir seluruh anggota MRP karena menganggap baru kali ini pimpinan dan sebagian anggota DPRP datang dan berkoordinasi sekaligus berkonsultasi terkait regulasi yang tengah dibahas.
Jumlah penduduk menjadi acuan dimana jika terjadi penurunan penduduk maka dipastikan jumlah kursi juga akan menurun dengan sendirinya. Dengan adanya tiga provinsi baru di Papua maka besar kemungkinan kursi di DPRP juga akan berkurang.
“Saya minta maaf tidak bisa langsung menerima karena saya sudah dijadwalkan harus menemani kunjungan DPR RI,” kata Johny Banua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Jumat (15/7).
Jika menilik pada jadwal maka paripurna ini seharusnya digelar pada pukul 10.00 WIT namun karena tak cukup kuorum akhirnya baru bisa dilakukan mendekati pukul 13.00 WIT. Begitu juga dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi yang dijadwalkan pukul 16.00 WIT, sempat tertunda dan baru dimulai pukul 18.00 WIT.
