Sama seperti ketika Papua belum dimekarkan. Hanya yang sedikit berbeda adalah hasil dari reses ini tidak dilaporkan ke Gubernur Papua melainkan akan diteruskan kepada kepala daerah di masing – masing wilayah DOB.
Sekwan sendiri sudah membangun komunikasi dengan ketua DPR, Jhony Banua Rouw namun ketika itu belum bisa menyampaikan langsung lantaran ketua DPR sedang dalam perawatan. Disini kata Sekwan sejatinya ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh ketua DPR dimana pengalokasian anggaran sepatutnya sesuai dengan Perda.
Ia tak mau setelah menandatangani akhirnya melakukan kesalahan berjamaah dan akhirnya menjadi sorotan publik. Jhony tak menampik bahwa risalah ini akan lebih baik bila dibubuhi empat tandatangan pimpinan DPR. Namun karena tak sependapat dengan isi tujuan penganggaran akhirnya iapun memilih tak ikut menandatangani.
Para pimpinan fraksi menyatakan kekhawatirannya mengingat apabila lewat waktu maka catatan buruk kinerja anggota DPR Papua tahun 2022 lalu terkait gagalnya menggelar sidang APBD perubahan ketika itu akan kembali berlanjut pada tahun 2023. Tentunya pimpinan fraksi ini tak ingin disalahkan oleh masyarakat untuk kali kedua.
“Momen ini harus dimaksimalkan untuk mendorong program strategis yang dimiliki Pemprov Papua. Perlu melakukan pendekatan yang membuka peluang untuk menopang pembangunan,” kata Jansen Monim, anggota Komisi IV DPR Papua belum lama ini di kantor DPR.
“Langkah – langkah sudah kami ambil dan saya memang meminta tim Labfor agar hasil labnya segera disampaikan. Sebab biasanya memang membutuhkan waktu sekira 2 minggu untuk mengetahui apa penyebab dan dimana titik awal kebakaran,” kata Kapolresta menjawab pertanyaan CeposOnline.Com di Ruko Dok II, Rabu (30/8) malam.
“Ruas jalan ini ada di perbatasan Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, saya kemarin kesana dan menyaksikan langsung bahwa kondisi jalannya memang cukup parah. Tidak nyaman melintas di lokasi ini,” kata Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Jhon Gobay, Rabu (30/8).
Thomas menyebut bahwa kejadian mengejutkan ini bukan kali pertama, sebab beberapa tahun lalu kejadian benda yang diduga sebagai bom juga sempat membuat para anggota DPRP dan panik. Apalagi saat itu benda tersebut diletakkan tak jauh dari ruang rapat.
“Jangan sampai ada pihak yang akhirnya dirugikan dari pelaksanaan kegiatan ini terutama pengusaha dan masyarakat,” jelas Tan Wie Long dalam laporan pendapat akhir fraksi para sidang rancangan peraturan daerah Papua tentang perubahan APBD tahun 2023.
Anggiat menerangkan, penarikan kendaraan dinas ini mulai dilakukan usai kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemerintah Provinsi Papua pada Mei tahun 2023 lalu.
