Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Provinsi Papua, Yohanis Walilo, menekankan anggota legislatif memegang kendaraan wajib hukumnya mengembalikan ketika berakhir masa jabatan.
“Kalau masih mendaftar di partai politik, tidak masalah, tapi kalau sudah direkomendasi dan mendaftar ke KPU, maka wajib membuat surat pengunduran diri," jelasnya.
Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa dari rapat – rapat yang dilakukan, diketahui ternyata dana beasiswa ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan layak dibiayai, namun ternyata ada juga anak sejumlah pejabat yang menerima aliran dana tersebut.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay menyampaikan bahwa aspirasi bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota di Tanah Papua semua dijabat oleh OAP sejatinya bukan aspirasi baru karenanya Poksus mendukung apa yang sedang diperjuangkan MRP se Tanah Papua.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Diskusi ini dilakukan di Jakarta karena menurut John seluruh keputusan negara diambil dan diputuskan di Jakarta sehingga ia mencoba mendengatkan isu ini langsung ke Jakarta. Ini sekaligus membangun koordinasi dengan para pihak di Jakarta untuk sama – sama mengawal aspirasi tersebut.
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs Agustinus Joko Guritno, M.Si saat membuka kegiatan tersebut agar proses pemilihan dan pengangkatan DPRP dan DPRK harus dilakukan sesuai dengan perundangan-undangan.
“Kami saat ini sedang menyiapkan sidang dengan agenda APBD perubahan dan semoga sebelum masa jabatan anggota DPR Papua berakhir semua sudah bisa dituntaskan sehingga kami berharap eksekutif juga harus bisa memasukkan lebih awal sebab jika tidak ini akan berdampak ke depan,” imbuhnya.
Jika sesuai jadwal, mereka sudah harus bertolak sejak Maret bulan kemarin. Dan sekali lagi persoalan anggaran yang menjadi sandungan. Ketua KONI Papua, Kenius Kogoya mencoba mendorong ini dengan melakukan pertemuan bersama Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw.
