"Aturan kami adalah anggota DPR itu diangkat menggunakan SK, dilantik di paripurna maka pemberhentiannya juga harus ada surat pemberhentian yang akan dibacakan di paripurna. Selama itu belum ada maka kami adalah anggota dewan aktif," kata Jhony.
Ruangan sidang paripurna DPRD Provinsi Papua sontak bergemuruh tepuk tangan bertanda sebagai bentuk dukungan setelah ketua DPR Papua mengumumkan 13 nama anggota dewan yang akan berhenti dan berakhir masa jabatannya pada 31 Oktober 2024 mendatang.
Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.
"Saya mewakili anggota dewan yang lain mengecam keras adanya penembakan ini. Bukan satu dua kali tetapi sudah terlalu sering di wilayah Papua khususnya Puncak Jaya," tegas Thomas kepada Cenderawasih Pos
"Semua yang menentukan DPP Partai Golkar. Kami menunggu saja siapa yang akan dipilih," kata Jansen Monim didampingi Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Tan Wie Long pekan kemarin di Kantor DPR Papua. Ia menyebut belum lama ini dilakukan rapat pleno internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan diusulkan 5 nama calon Ketua DPR Papua. Â
Dua unsur pimpinan tersebut adalah Jhony Banua Rouw selaku Ketua DPR Papua dan Yunus Wonda sebagai Wakil Ketua 1 DPR Papua. Sedangkan 11 anggota lainnya yakni Yanni, Natan Pahabol, Benyamin Arisoy, Elvis Tabuni, Mustakim, Boy Markus Dawir, Nason Utty, Darwis Massi, Alfred Freddy Anouw, H Kusmanto dan  Fauzun Nihayah.
 Kurang lebih sebanyak 13 anggota DPR Papua akan meninggalkan gedung terhormat itu pada 31 Oktober mendatang. Tampak hadir dalam acara itu, PJ Gubernur Papua, Remes Limbong, ketua MRP Papua Nerlince Wamuar Rollo dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua.
Ketua Harian DPD Golkar Papua tersebut menjelaskan terkait pernyataaan yang bertolak belakang dengan putusan partai maka putusan tersebut bersifat individu. Dan iapun menegaskan bahwa arah perjuangan untuk Pilkada kali ini sudah diputuskan. Pihaknya juga menyatakan masih solid.
 Tak hanya itu Belanja Daerah Pada Tahun 2025 juga alami penurunan sebesar Rp 2,701 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp 1,554 Triliun atau 36,53 persen dari tahun 2024 sebesar Rp 4,256 Triliun.
 Pada rapat tersebut sebelumnya dilakukan penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terhadap Raperda APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025, dan kemudian dilanjutkan mendengarkan Jawaban Pj Gubernur Papua terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Papua terkait Raperdasi APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025.
