DPRK

  "Yaitu untuk mencalonkan DPRK, harus lembaga atau organisasi adat yang diakui oleh pemerintah, yang artinya lembaga adat yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan harus diakui pemerintah pusat maupun daerah," katanya kepada Cenderawasih Pos,

Bahkan diduga ada oknum ASN yang menjual kembali Bansos tersebut kepada masyarakat. Adapun keluhan ini disampaikan oleh masyarakat saat kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak. Deli mengaku dari agenda kelilingnya ke lima distrik ternyata ada keluhan warga terkait belum menerima Bansos PKH.

Terkait ini Ketua Komisi D DPRK Jayapura, Deli Lusyana Watak tegas mengecam dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial berusia 25 tahun  terhadap dua anak di bawah umur di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey,  2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai  perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus  perwakilan perempuan .

  Kritikan tersebut datang dari berbagai pihak mulai dari calon anggota yang mengikuti tahapan seleksi dari awal hingga akhir maupun yang terhenti di tengah-tengah proses yang sedang berlangsung. Mereka mengeluhkan dan mengkritik kinerja panitia seleksi yang dinilai sarat kepentingan dan juga tidak objektif dan tidak profesional.

  Sekretaris Pansel  Yohanes Ulukyanan ditemui media ini mengungkapkan, dari 58 orang yang telah mendaftarkan  diri ke Pansel, setelah dilakukan penelitian administrasi,  sebanyak  14 diantaranya  dinyatakan gugur  atau tidak memenuhi syarat aministrasi. Sedangkan  44 diantaranya dinyatakan memenuhi  syarat. 

Pj. Bupati Puncak Jaya Yopi Murib,SE.,MM mengungkapkan bahwa pendapatan asli pendapatan daerah sebesar Rp 1.690.679.829.587,00-, belanja daerah sebesar Rp. 1.689.679.829.587,00-, pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 0 rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000.000,- pembiayaan daerah ini merupakan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Papua.

  Theos mengatakan DPRK Jayapura siap mendukung penuh pelaksanaan program nasional pemberian makan siang bergizi gratis kepada siswa-siswi SD dan SMP hingga SMA di kota setempat seperti yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami sambut dengan baik, ini adalah langkah awal, kita berharap jadwal yang ditetapkan DPR Kabupaten Jayapura, jauh lebih baik, Kata kuncinya, semua orang harus disiplin,  harus komit dengan jadwal yang ada agar tidak terjadi pergeseran," katanya kepada Cenderawasih Pos

Dandim menjelaskan, 7 sekolah yang menjadi sasaran pemberian MBG tersebut adalah TK Kartika di Kodim 1707/Merauke sebanyak 131 siswa, SD YPPOK Budi Mulia 523 siswa, SD YPK Ermasu 266 siswa, SD Inpres Seringgu 432 siswa, SMPN Buti 284 siswa, SMKN I Merauke834 siswa dan Pondok Pesantren Al-Muinawaroh Merauke 668 siswa.