Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse, AP.M.Si menyatakan terkait dengan LHP yang telah diterima pemerintah daerah sudah menyampaikan hal ini kepada DPRK Jayawijaya agar mereka bisa melakukan sidang paripurna guna memberika
"Program 100 hari kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Visi Misi Daerah selama 5 tahun berjalan. Dalam periode ini, kita fokus pada implementasi program-program prioritas," kata Abisai.
Ketua Panja DPRK Jayawijaya Agustinus Mabel menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam rangka perda yang akan didorong menjadi produk hukum terkait dengan PAD, dan Pemberantasan m
Kehadiran Christian disambut antusias oleh masyarakat setempat. Dalam dialog bersama warga, ia mendengarkan berbagai aspirasi, saran, serta masukan langsung dari masyarakat tiga kampung di wilayah Skouw, yakni Skouw Yamb
Wakil Ketua l DPR Kota Jayapura Max Karubaba mengatakan bahwa, pihaknya sangat mendukung usulan dari masyarakat tersebut terkait dengan kondisi jembatan merah saat ini yang dinilai kurang adanya perhatian serius dari pem
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke itu mengusulkan agar bangunan yang ada di taman mesran tersebut sebaiknya dibongkar saja, kemudian dibersihkan lalu dilakukan penataan sehingga elok dipandang mata.
  Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRK Kota Jayapura, Yuli Rahman menyampaikan bahwa memang ada wacana pembuatan Perda Teluk Youtefa. Yuli Rahman mengakui bahwa perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRK Kota Jayapur
 Dari hasil pemilihan melalui voting pada beberapa hari yang lalu oleh sebanyak tujuh (7) anggota dewan pengangkatan tersebut muncul nama Pdt. Hein Carlos mano, S.Th., M.Si yang akan memimpin tujuh anggota dewan terseb
Menurutnya, Selama pihaknya tengah menunggu proses di pengadilan, dan keputusan pengadilan sudah selesai Sehingga dirinya juga sudah mengajukan permohonan pengesahan kepada Pj. Gubernur Papua. "Sekarang tinggal menunggu
 Menurutnya, untuk Bimtek yang telah selesai mereka ikuti sangat penting, karena ini akan menjadi bekal awal para dewan untuk dapat menjalankan peran secara efektif dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
