Peninjauan lokasi pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilakukan di 4 daerah otonomi baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, dalam arahannya di rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Papua, yang diselenggarakan di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (29/5) kemarin.
Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Dolly Kurnia menyatakan kedatangannya untuk melakukan monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 4 Provinsi baru ini, dimana yang sudah dilakukan sejak awal adalah Papua barat daya, Papua Tengah dan saat ini di Papua pegunungan, serta hari berikutnya di Papua Selatan.
Wapres sebagaimana keterangan dari Biro Pers Sekretariat Wapres mengingatkan bahwa kehadiran BP3OKP sebagai komitmen pemerintah dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua.
Rektor Yapis Dr.H.Muhdi B.Hi.Ibrahim, SE.,MM, dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Rektor l, DR. Abdul Rasyid, S.Pd., SE., M.Si. mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi jasa kontruksi selama ini sudah terjawab.
“Pada saat saya turun lapangan dan melakukan konfirmasi ke teman teman di kabupaten/kota, rata-rata mereka menyebut anggaran tidak ada, sehingga pemeriksaan pengelolaan dana desa tidak dilakukan. Ini juga dikarenakan sebagian desa di wilayah Papua tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Ribka Haluk membeberkan gambaran mengeluruh tentang pencapaian, keberlanjutan dan potensi perbaikan yang akan memberikan dampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat. Ia terus akan bekerja keras dalam mengangun fondasi pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selain itu, lanjut Rumasukun, kita juga patut meningkatkan digitalisasi di tengah arus perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sehingga akselerasi kinerja ekonomi dapat tercapai dan menjangkau masyarakat lebih luas.
Arinius mengklaim, secara manual cakupan vaksinasi di Papua 76,5 persen. Namun secara aplikasi angkanya masih di bawah. Hal ini dikarenakan teman teman sudah melakukan pelayanan di lapangan, namun tidak diinput dalam aplikasi Asik sehingga tidak terbaca.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
