DOB yang rencananya diberi nama Kabupaten Mimika Timur ini tengah dalam pembahasan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dari Universitas Papua membahas hal tersebut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan kepala-kepala distrik.
 Menurut Pardede, anggota Satlantas Polda Papua yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024 sebanyak 51 personel dengan demikian saat ini pihaknya hanya melakukan pelayan langsung kepada masyarakat seperti mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti pembuatan SIM, STNK dan BPKB dan patroli rutin.
 Menurutnya kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber sumber yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa yang disarankan diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta sektor jasa.
  Marman menjelaskan, ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Ketujuh kategori itu diantaranya, kategori gakkumdu inovasi, gakkumdu soliditas, Gakkumdu komunikatif dan Gakkumdu otonomi baru.
Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana H. Caroline menjelaskan, jika dilihat dari rilis pariwisata setiap bulan, tercatat setiap bulannya ada peningkatan tingkat hunian hotel, baik itu hotel bintang maupun non bintang.
 Karir Sarles Barabar di Bkkbn bisa dibilang cukup moncer, dimana memulai bekerja tahun 1994 sebagai Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (KB). Wilayah kerjanya meliputi Kota Jayapura, Skow hingga perbatasan RI-Papua Nugini (PNG)
  “Kami hanya sekedar mengawasi terlebih dalam mendekati pelaksanaan Pilkada, sehingga kami harap KNPI juga bisa menjaga diri untuk bersama menciptakan suasana sejuk dan damai," katanya.
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
