Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramanda N Kiemas, SE. MM menyatkan, pembangunan yang ingin dicapai saat ini bagaimana pembangunan kantor Gubernur, Kantor DPRP dan Kantor MRP Papua Pegunungan bisa cepat dibangun dan disel
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) Jhon Tabo, SE, MBA menyatakan saat ini semua bisa menyaksikan bahwa masyarakat Papua Pegunungan ingin untuk maju untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan, sebab hasil dari DOB Provinsi
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sambutan hangat dari seluruh pihak di Provinsi Papua Selatan yang telah menerima Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI,”kata
Ketua I Tim Kerja Pemekaran Kabupaten Apawer Raya, Erick H. Bairi, menjelaskan bahwa usulan pemekaran ini merupakan upaya masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Sarmi, khususnya di daerah Apawer Ra
‘’Kalau sebelumnya yakni tahun 2022 dan 2023, laporan pertanggungjawaban kita sampaikan ke Kemendagri karena DPRP belum terbentuk. Nah, sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan,
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua tercatat mencapai 490.565 jiwa, dengan mayoritas berusia antara 15-44 tahun. Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengal
"Belum selesai dari itu, muncul lagi peraturan pemerintah yakni pengurangan anggaran pemerintah, semua kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel maupun restoran ditiadakan," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menerangkan, ada banyak hal yang telah dijaring, baik dari gubernur maupun bupati dari delapan kabupaten di Papua Tengah beserta Forkopimda. Ia menyebutkan, adapun hal-
Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, ia berharap BPK harus menjunjung tinggi prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme dal
