Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa mengatakan, proses penertiban dilakukan bersama Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsugab) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah V yang meliputi Papua dan Pa
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Ketua DPRP, Denny H. Bonai, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membahas usulan ini setelah PSU rampung. “Setelah PSU, kami akan gelar rapat fraksi untuk membahas lebih lanjut dan menyusun langkah-langkah strategis, te
Aspirasi tersebut disrahkan langsung oleh Ketua Koalisi Bupati Wilayah Adat Saireri yang juga Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra kepada Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang juga anggota Komisi II
Ia menyebutkan bahwa pihaknya berharap ibukota provinsi dapat ditetapkan di Waropen, dengan mempertimbangkan aksesibilitas wilayah, luas lahan, serta potensi sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, dan sektor perta
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri, mengungkapkan rasa syukurnya. "Hari ini adalah hari yang Tuhan rayakan untuk kembali mengungkapkan rasa syukur
Kepada Cenderawasih Pos, Pengamat Kebijakan Publik Papua Dr. Merhodius Kossay, M.Hum, CT, CMP yang juga merupakan seorang Akademisi Stekom Semarang mengatakan usulan pemekaran DOB tanpa ada mekanisme dan procedural yang
Mendagri memberikan apresiasi atas kinerja Ramses yang dinilai berhasil menjaga stabilitas daerah, membangun komunikasi lintas elemen, dan mendukung agenda nasional di Papua selama satu tahun terakhir. “Pak Ramses melaku
Adapun dokumen yang diserahkan ke DOB adalah hasil evaluasi Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANS-PK). Penyerahan dilakukan langsung Asisten II Sekda Papua, Setiyo Wahyudi. Sebagai bentuk pelimpahan kewenangan
