Terkait dengan itu, Kepala Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik-Merauke Bambang Irawan dan Kepala Kamung Jagebob Raya Distrik Jagebob Merauke Muriyanto menyatakan keberatannya sehubungan dengan penterkait berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap dana desa yang bersumber pemotongan amnggaran atau refocusing itu.
Refocusing yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak hanya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke tapi juga 179 kampung yang ada di Merauke.
Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
Tetapi kebijakan itu juga ternyata berimbas pada beberapa lembaga vertikal salah satunya kantor Balai Bahasa Papua yang berada di Waena Kota Jayapura. Lembaga yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh tanah Papua itu, ternyata juga terkena imbas dari pemangkasan anggaran tahun ini.
“Tahun ini Kabupaten Mimika mendapat pengurangan dana transfer ke daerah sekitar Rp 50 miliar, lalu dari dana Otsus efisiensi sekitar Rp7 miliar. Sehingga, sementara ini pengurangan dari pusat sekitar Rp 57 miliar,” kata Yohana saat ditemui wartawan
“Meski jumlah program dan kegiatan mengalami pengurangan, namun OPD tetap bekerja dengan prinsip skala prioritas,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, usai rapat dengan mengumpulkan semua OPD yang ada di lingkungan Pemprov, di kantor gubernur
Anggaran yang diterima itu sama dengan tahun lalu sehingga pihaknya akan mengoptimalkan dalam hal penggunaan. BPBD Papua membawahi sembilan kabupaten dan kota dengan beberapa wilayah rawan bencana alam, baik tanah longsor, banjir, maupun rob.
Ia menerangkan, dari Rp 291 miliar itu, komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat mandatori untuk infrastruktur yang mencapai Rp 181,68 miliar “Angka ini habis tanpa sisa, nihil," tegasnya.
