Strategi yang dimaksud antara lain dengan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan. Memperkuat sinergi, joint program, serta penegakan hukum.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, pembiayaan PSU tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni bersumber dari APBD. Untuk itu, Pemprov Papua melakukan review terhadap proposal anggaran yang diajukan guna memastikan efisiensi penggunaan dana.
Bupati Mansnembra menyampaikan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya menjalankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa anggaran yang tersedia akan dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan pelaksanaan HUT kali ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
  Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan Ronald Elvans, kepada media ini mengungkapkan bahwa total dana yang direfocusing pada tahun 2025 ini lebih dari Rp 150 miliar.
 Terkait dengan itu, Kepala Kampung Sumber Rejeki Distrik Kurik-Merauke Bambang Irawan dan Kepala Kamung Jagebob Raya Distrik Jagebob Merauke Muriyanto menyatakan keberatannya sehubungan dengan penterkait berharap pemerintah tidak melakukan pemotongan terhadap dana desa yang bersumber pemotongan amnggaran atau refocusing itu.  Â
Refocusing yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak hanya menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke tapi juga 179 kampung yang ada di Merauke.
 Menurut Ramses, dengan begitu anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih penting. "Saya sudah instruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah -OPD- di lingkungan Pemprov Papua agar menerapkan instruksi tersebut," ujarnya.
  Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Karlos Matuan menyebut, anggaran mereka yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terpangkas Rp 19 miliar, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
  Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
