Seperti diketahui, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan instruksi efisiensi anggaran secara nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mengawalinya dalam tiga tahap dengan total penghematan sebesar Rp750 triliun.
Kata Daniel Rumanasen, Pemerintah Daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, serta arah dari efisiensi ini. Terlebih ada kabar bahwa efisiensi anggaran dari pusat ini akan Kembali di alamai di tahun anggaran berik
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
Bobby menyampaikan bahwa rapat kerja ini tujuannya untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan serta membahas rencana kerja tahun 2025. Menurutnya, sejumlah program prioritas harus tetap dijalankan meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Benyamin Pesurnay mengakui, bahwa kendati sebagian anggaran telah direfocusing, namun untuk pemeliharaan jalan Trans Papua Merauke-Boven Digoel masih teralokasi sebesar Rp 20 miliar.
"Jumlah pegawai yang menerima sebanyak 4284 orang, untuk P3K 359, anggota dewan 35 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan 22,3 Miliar lebih," ujar Kepala Dinas BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai ke Cenderawasih Pos di kantor walikota
Leo Patria Mogot menjelaskan, pemeliharaan dilakukan dengan cara menambal jalan yang berlubang atau rusak berat sehingga dapat dilalui pemudik sata lebaran nanti, meski tidak semua ruas jalan yang rusak terjangkau dengan anggaran tersebut. ‘’Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,’’ terangnya.
Hal itu disampaikannya disela-sela pertemuan antara Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua bersama PT Mindya Karya di Salor, Jumat (14/3) lalu.
Dalam hearing tersebut, Dinas PUPR Papua memaparkan bahwa meskipun terjadi refocusing anggaran pada tahun 2025, hal tersebut tidak akan memengaruhi sistem kerja mereka. Hanya saja, beberapa hal teknis mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
