Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan penghargaan bagi Provinsi Papua sebagai salah satu pemerintahan di daerah yang telah 100 persen memberikan dukungan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada penyelengaaran Pemilukada serentak 2024.
Dijelaskan, 20 paket pekerjaan itu tersebar di beberapa instansi mulai dari Dinas PUPR, ada 8 paket pekerjaan, Dinas Kesehatan ada 8 paket pembangunan Puskesmas, Dinas Lingkungan Hidup ada satu paket pekerjaan yaitu pekerjaan landfill, tipe dua di Koya Koso. Kemudian Dinas Pendidikan juga ada 7 paket pekerjaan, kemudian Dinas Perhubungan ada satu paket yaitu rehabilitasi Terminal Mesran.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng ini berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin (1/7/2024), dan dihadiri oleh Bupati Mimika Johannes Rettob bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta unsur pimpinan dan perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
Dikatakan, kelanjutan pengadaan dan pemanfaatannya di tahun ini masih menunggu APBD 2024. Tujuan pengadaan lampu jalan tidak lain untuk menerangi jalan raya terutama daerah-daerah yang masih gelap dan belum tersedia penerangan. Sehingga diharapkan akan membantu masyarakat atau pengguna jalan di waktu malam mendapatkan penerangan yang cukup.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
Usia menerima Usulan Pembahasan (Raperda) Non APBD yang diserahkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin, Pj Bupati Jayapura Triwarno menegaskan bahwa Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diusulkan oleh pihak eksekutif dan tidak dimaksudkan untuk melarang atau bahkan mengkriminalisasi orang yang merokok.
DAU block grand ditransfer setiap bulan, dengan persyaratan harus menyampaikan laporan belanja pegawai di tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian DAU spesifik grand, terdiri dari DAU P3K disalurkan dua tahap, DAU kelurahan disalurkan dua tahap, tahap I 50% dan tahap II, 50%. Kemudian DAU pendidikan, DAU kesehatan, DAU Pekerjaan Umum disalurkan dalam tiga tahap, yaitu 30%, 45% dan 25%.
Pernyataan ini disampaikan mengklarifikasi pernyataan Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa Timika dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang cukup besar namun tidak banyak kemajuan.
