JAYAPURA – Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musaad mengatakan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan perhatian seluruh komponen Pokja IDI Provinsi Papua.
“POKJA Papua diharapkan aktif dalam kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan data IDI, guna pengembangan kehidupan demokrasi di Provinsi Papua, dengan mengedepankan kebebasan sipil, hak-hak politik rakyat dan lembaga demokrasi atau institute politik di daerah,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/8).
Oleh karena itu sangat perlu dilakukan evaluasi berbagai aspek, variable dan indikator-indikator yang sangat mempengaruhi kebebasan berdemokrasi, terutama di Wilayah Provinsi Papua.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” terangnya,
Lanjutnya, IDI dibangun atas kepemilikan nasional yang khas Indonesia, sebagai alat ukur kondisi dan dinamika demokrasi yang sedang berjalan saat ini dan disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan politik berbasis data.
“Perlu kita pahami bahwa suasana kehidupan demokrasi dalam NKRI sangat meningkat dan semakin dirasakan masyarakat. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam berbagai sektor kehidupan. Kami harap partisipasi rakyat dalam memperjuangkan tuntutan dan pengawasan terhadap jalan pemerintahan termasuk aspek lain,” tambahnya. (ana/ary)
JAYAPURA – Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Muhammad Musaad mengatakan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan perhatian seluruh komponen Pokja IDI Provinsi Papua.
“POKJA Papua diharapkan aktif dalam kegiatan penyusunan, pengelolaan dan pemanfaatan data IDI, guna pengembangan kehidupan demokrasi di Provinsi Papua, dengan mengedepankan kebebasan sipil, hak-hak politik rakyat dan lembaga demokrasi atau institute politik di daerah,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/8).
Oleh karena itu sangat perlu dilakukan evaluasi berbagai aspek, variable dan indikator-indikator yang sangat mempengaruhi kebebasan berdemokrasi, terutama di Wilayah Provinsi Papua.
“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” terangnya,
Lanjutnya, IDI dibangun atas kepemilikan nasional yang khas Indonesia, sebagai alat ukur kondisi dan dinamika demokrasi yang sedang berjalan saat ini dan disusun untuk membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan politik berbasis data.
“Perlu kita pahami bahwa suasana kehidupan demokrasi dalam NKRI sangat meningkat dan semakin dirasakan masyarakat. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dalam berbagai sektor kehidupan. Kami harap partisipasi rakyat dalam memperjuangkan tuntutan dan pengawasan terhadap jalan pemerintahan termasuk aspek lain,” tambahnya. (ana/ary)
