JAYAPURA – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya di Papua masih menjadi persoalan bagi pemilik kendaraan yang menggunakan jenis BBM tersebut.
Kepala Dinas Perindakop UKM dan Tenaga Kerja Papua, Omah Laduani Ladamay menyampaikan, kelangkaan BBM jenis solar bukan hanya persoalan Provinsi Papua saja, melainkan menjadi pesoalan nasioanal.
“Kuota BBM yang disiapkan pemerintah dari Januari hingga Desember secara data terjadi kekurangan, sehingga itu kita harus hemat hingga kuota bulan Desember mendatang,” terang Laduani di Jayapura.
Disampaikan Laduani, stok BBM yang dilepas setiap harinya dibatasi. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan pihak pertamina.
“Apalagi stok di tahun ini yang kita minta berkurang lagi 20 persen, sudah pasti setiap hari dilepas ke SPBU berkurang dari kebutuhan nyata di lapangan,” terangnya.
Lanjutnya, terkait dengan hal ini pihaknya sudah melaporkannya kepada Asisten Pemrov agar setiap provinsi harus membuat kebijakan untuk mengatasi masalah antrian BBM.
“Mungkin salah satu contoh yang telah dibuat Sumatera Utara, kita di Pemerintah tidak boleh menggunakan solar subsidi negara,” ucapnya.
Dikatakan, BBM yang jadi masalah hanya solar. Memang stoknya sangat berkurang karena sekarang harga solar secara bebas Rp 13 ribu, sementara solar yang dijual Rp 5 ribuan perliter yang disubsidi dari negara.
“Jangan melakukan penimbunan BBM, itu tindakan kriminal. Secara aturan tidak boleh kalau dia melakukan penimbunan, itu jatuhnya pidana dan berurusan dengan aparat hukum,” pungkasnya. (fia/gin)
JAYAPURA – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya di Papua masih menjadi persoalan bagi pemilik kendaraan yang menggunakan jenis BBM tersebut.
Kepala Dinas Perindakop UKM dan Tenaga Kerja Papua, Omah Laduani Ladamay menyampaikan, kelangkaan BBM jenis solar bukan hanya persoalan Provinsi Papua saja, melainkan menjadi pesoalan nasioanal.
“Kuota BBM yang disiapkan pemerintah dari Januari hingga Desember secara data terjadi kekurangan, sehingga itu kita harus hemat hingga kuota bulan Desember mendatang,” terang Laduani di Jayapura.
Disampaikan Laduani, stok BBM yang dilepas setiap harinya dibatasi. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan pihak pertamina.
“Apalagi stok di tahun ini yang kita minta berkurang lagi 20 persen, sudah pasti setiap hari dilepas ke SPBU berkurang dari kebutuhan nyata di lapangan,” terangnya.
Lanjutnya, terkait dengan hal ini pihaknya sudah melaporkannya kepada Asisten Pemrov agar setiap provinsi harus membuat kebijakan untuk mengatasi masalah antrian BBM.
“Mungkin salah satu contoh yang telah dibuat Sumatera Utara, kita di Pemerintah tidak boleh menggunakan solar subsidi negara,” ucapnya.
Dikatakan, BBM yang jadi masalah hanya solar. Memang stoknya sangat berkurang karena sekarang harga solar secara bebas Rp 13 ribu, sementara solar yang dijual Rp 5 ribuan perliter yang disubsidi dari negara.
“Jangan melakukan penimbunan BBM, itu tindakan kriminal. Secara aturan tidak boleh kalau dia melakukan penimbunan, itu jatuhnya pidana dan berurusan dengan aparat hukum,” pungkasnya. (fia/gin)
