JAYAPURA- Mengantisipasi cacar monyet di Provinsi Papua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., mengatakan bahwa dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain.
“Kita sudah koordinasi dengan Litbang, Balai POM, dan beberapa lembaga, sehingga kita pagari di kampung-kampung yang terletak di perbatasan negara. Ini akan diterapkan seperti halnya yang kita galakkan pada imunisasi Polio di perbatasan, baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Keerom, termasuk juga Supiori,’’ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes kepada wartawan, Jumat (24/5).
Dengan kata lain, koordinasi perlu dilakukan antar instansi terkait tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, sehingga paling tidak pelayanan kesehatan dasar di daerah tidak putus. Sebaliknya, promosi maupun penyuluhan terhadap daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain harus rutin dilakukan.
“Hal ini bertujuan untuk mencegah. Makanya, pihak Imigrasi maupun instansi atau lembaga sektor lain harus diperketat juga, yang mana mobilitas orang yang masuk dan keluar melalui pintu-pintu perbatasan harus diperketat. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sebab kami pun di perbatasan memiliki pos kesehatan, sehingga dapat terkontrol kondisi kesehatan orang yang keluar atau masuk tersebut,” tambahnya. (gr/ary)
JAYAPURA- Mengantisipasi cacar monyet di Provinsi Papua, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai, M.Kes., mengatakan bahwa dirinya akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain.
“Kita sudah koordinasi dengan Litbang, Balai POM, dan beberapa lembaga, sehingga kita pagari di kampung-kampung yang terletak di perbatasan negara. Ini akan diterapkan seperti halnya yang kita galakkan pada imunisasi Polio di perbatasan, baik di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Keerom, termasuk juga Supiori,’’ujar drg. Aloysius Giyai, M.Kes kepada wartawan, Jumat (24/5).
Dengan kata lain, koordinasi perlu dilakukan antar instansi terkait tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi, sehingga paling tidak pelayanan kesehatan dasar di daerah tidak putus. Sebaliknya, promosi maupun penyuluhan terhadap daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain harus rutin dilakukan.
“Hal ini bertujuan untuk mencegah. Makanya, pihak Imigrasi maupun instansi atau lembaga sektor lain harus diperketat juga, yang mana mobilitas orang yang masuk dan keluar melalui pintu-pintu perbatasan harus diperketat. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, sebab kami pun di perbatasan memiliki pos kesehatan, sehingga dapat terkontrol kondisi kesehatan orang yang keluar atau masuk tersebut,” tambahnya. (gr/ary)
