JAKARTA-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas II Jayapura memberdayakan serta melakukan sosialisasi keselamatan pelayaran kepada nelayan di Pelabuhan Lama Dermaga Waiya Distrik Depapre, Papua, sebagai strategi optimalisasi tol laut.
“Tujuan khusus kegiatan ini untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir dan nelayan Teluk Tanah Merah Depapre,” kata Kepala KSOP Kelas II Jayapura Roni Fahmi dalam keterangan di Jakarta yang dikutip dari Antara, Rabu (11/5).
Kepala KSOP Kelas II Jayapura Roni Fahmi bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi Abdiner Saragih yang hadir mewakili Bupati Jayapura, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan keselamatan berlayar serta manajemen pelayaran yang profesional.
Menurutnya, kegiatan pemberdayaan dan pembinaan ini sangat diperlukan karena untuk kecakapan dan keterampilan dalam pengoperasian kapal pelayaran rakyat dan kapal penangkapan ikan harus sesuai dengan standar keselamatan dan prosedur pengoperasian kapal di laut.
“Kegiatan yang terlaksana atas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura ini terdiri dari sosialisasi keselamatan pelayaran bagi nelayan tradisional, pembagian alat keselamatan berupa pelampung dan lampu pengawas atau penuntun kapal nelayan serta pengukuran kapal nelayan di bawah GT 7 untuk surat kapal atau pas kecil sebagai legalisasi kepemilikan kapal,” ujarnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi Abdiner Saragi mengatakan kegiatan ini adalah implementasi nyata dari program percepatan pembangunan di Kabupaten Jayapura, yaitu tindak lanjut dioperasikannya pelabuhan Depapre.
Kegiatan ini, katanya, sangat bermanfaat dan tentu dapat meningkatkan produktivitas nelayan Depapre dalam mencapai hasil tangkapan laut untuk mendukung komoditi unggulan daerah yaitu sektor kelautan dan perikanan. Komoditi unggulan inilah yang kemudian dapat menjadi muatan tol laut dan perintis dalam menunjang Program Tol Laut Nasional.
“Program tol laut inilah yang akan menjadi penghubung antara pasar dan 39 kelompok nelayan yang sudah terbentuk di Depapre,” ujarnya.
Akademisi Uncen dan juga Ketua Analisis Papua Strategis dari sebuah komunitas riset profesional Papua Laus Rumayom mengapresiasi kegiatan ini dan terus didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk sinergi dan mendukung program pemerintah pusat.
“Ke depannya dibutuhkan data dan kesiapan para nelayan teluk tanah merah dalam meningkatkan komoditi unggulan di sektor kelautan dan perikanan bahkan sampai pada level ekspor,” kata Laus Rumayom yang juga sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Tahun 2021. (Antara/nat)
