Tuesday, September 9, 2025
22.2 C
Jayapura

8 Aspirasi Disampaikan Tokoh Agama saat Bertatap Muka dengan Presiden Prabowo

2Menolak kriminalitas dan vandalisme

Mereka juga menegaskan bahwa perbuatan anarkis seperti pengrusakan, penjarahan,dan vandalisme adalah tindakan kriminal yang tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

Perbuatan semacam ini justru merusak tatanan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

3Dukungan untuk penegakan hukum yang profesional.

Anwar mengatakan MUI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memulihkan keadaan dan menegakkan hukum. “Kami menekankan agar tindakan yang diambil haruslah profesional dan tidak represif. Hati-hati dalam bertindak, jangan sampai memicu masalah baru di tengah masyarakat,” jelasnya.

4. Pejabat harus berhati-hati dalam ucapan dan perilaku

Mereka mengingatkan kepada seluruh pejabat negara, dari yang tertinggi hingga yang terendah, untuk menjaga ucapan, sikap, dan perilaku. Jangan sampai ada kata-kata atau tindakan yang bisa menyakiti hati rakyat.

Baca Juga :  Airlangga-Prabowo Bertemu Empat Mata

Anwar menegaskan pejabat itu pelayan, bukan penguasa. Baginya, sikap empati dan mendengarkan keluhan rakyat adalah kunci dalam memimpin.

5. Mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menyusahkan rakyat

Secara khusus, mereka mendesak pemerintah dan DPR agar tidak membuat aturan atau kebijakan yang hanya akan menyusahkan rakyat.

Setiap kebijakan harus dipertimbangkan matang-matang, apakah ia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru menambah beban mereka. “Jangan sampai ada kebijakan yang justru terasa sebagai kebijakan zalim,” jelasnya.

2Menolak kriminalitas dan vandalisme

Mereka juga menegaskan bahwa perbuatan anarkis seperti pengrusakan, penjarahan,dan vandalisme adalah tindakan kriminal yang tidak dibenarkan oleh agama maupun undang-undang.

Perbuatan semacam ini justru merusak tatanan sosial dan mengganggu ketertiban umum.

3Dukungan untuk penegakan hukum yang profesional.

Anwar mengatakan MUI mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memulihkan keadaan dan menegakkan hukum. “Kami menekankan agar tindakan yang diambil haruslah profesional dan tidak represif. Hati-hati dalam bertindak, jangan sampai memicu masalah baru di tengah masyarakat,” jelasnya.

4. Pejabat harus berhati-hati dalam ucapan dan perilaku

Mereka mengingatkan kepada seluruh pejabat negara, dari yang tertinggi hingga yang terendah, untuk menjaga ucapan, sikap, dan perilaku. Jangan sampai ada kata-kata atau tindakan yang bisa menyakiti hati rakyat.

Baca Juga :  Dewan Pers Bentuk Komite Kawal Penerapan Perpres Public Rights

Anwar menegaskan pejabat itu pelayan, bukan penguasa. Baginya, sikap empati dan mendengarkan keluhan rakyat adalah kunci dalam memimpin.

5. Mendesak pemerintah dan DPR agar tidak menyusahkan rakyat

Secara khusus, mereka mendesak pemerintah dan DPR agar tidak membuat aturan atau kebijakan yang hanya akan menyusahkan rakyat.

Setiap kebijakan harus dipertimbangkan matang-matang, apakah ia benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau justru menambah beban mereka. “Jangan sampai ada kebijakan yang justru terasa sebagai kebijakan zalim,” jelasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya