Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa pihaknya melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN bekerja sama dengan Kepala BIN dan Kapolri, serta lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Pengawas
TNI AD akan menempatkan rudal ITBM-600 di 5 pulau besar Indonesia. Rudal ini punya jangkauan hingga 280 km dan siap menjaga kedaulatan wilayah RI.(Konteks.co.id)
Ketentuan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kepala daerah maupun wakil kepala daerah wajib mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri sebelum berangkat.
"Untuk tahun 2026, total hari libur nasional adalah 17 hari, sedangkan cuti bersama sebanyak 8 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers, Jumat (19/9).
Sebuah penyelidikan independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa perang Israel di Jalur Gaza memenuhi unsur genosida.Temuan ini disampaikan oleh Navi Pillay, Ketua UN Independent International Commission
Gunhar menilai, pemerintah terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa kajian matang terkait suara masyarakat adat maupun dampak lingkungan jangka panjang. Ia menekankan, kewenangan pemerintah daerah terbatas hanya pada p
Selain menyerukan penghentian blokade dan kelaparan, resolusi mendorong negara-negara anggota PBB untuk mengakui negara Palestina sebagai langkah penting menuju solusi dua negara. Saat ini, lebih dari 145 negara telah me
"Tidak semua biro perjalanan haji barangkali mendapatkan slot atau plotting terkait dengan kuota itu, misalnya jumlahnya berbeda-beda. Nah, itu juga masuk ke materi penyidikan kenapa pembagiannya itu berbeda-beda, mekani
Mustolih mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah lahir di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji musim 2024. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus bisa dimaknai sebagai upaya Prabowo memberikan pelay
Salah satu momen bantahan itu disampaikan pada Maret 2025, dalam konferensi pers yang digelar secara mendadak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, ia secara tegas, Sri Mulyani membantah dan memastikan tidak mundu
