Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik pedas kepada media nasional. Dia menyayangkan banyak jurnalis saat ini “mingkem” alias diam, dan kurang menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Posisi ULN pemerintah pada Kuartal III-2025 tercatat sebesar USD 210,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Kuartal II-2025. Menurutnya, perk
Ratusan porsi MBG untuk siswa PAUD hingga SMP di kedua desa itu telah disiapkan sejak pukul tujuh pagi. Setelah proses bongkar muat sekitar setengah jam, dua kapal pengangkut MBG berangkat menuju pulau.
Budi mengungkapkan, penurunan stunting tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyatakan, pemerintah menempatkan penurunan stunting se
Putusan itu mengabulkan uji materi gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. "Amar putusan, mengadili: mengabulkan
Pigai menilai Gus Dur sebagai sosok yang melampaui sekat agama, suku, dan wilayah. Menurutnya, Gus Dur bukan hanya pemimpin nasional, tetapi juga tokoh dunia yang berperan besar dalam memperjuangkan perdamaian dan melawa
Prabowo juga mengungkapkan bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan penting dalam bidang pertahanan dan keamanan yang memperkuat kemitraan strategis antarnegara tetangga. Kesepakatan itu menjadi tonggak baru bagi In
Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan, potensi hujan sedang hingga sangat lebat diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia pada 10–16 November 2025. Wilayah dengan status siaga meliput
“Gedung milik negara memang tidak boleh sembarangan dimasuki. Harus ada aturannya. Harus daftar, menyatakan kepentingan datang, menyatakan saya siapa, kemudian mau ngapain,” kata Puan.Puan mengibaratkan Gedung DPR sebaga
Mahfud mengungkapkan bahwa kelemahan Polri sebenarnya telah diakui secara internal.Pria yang juga masuk dalam Komite Percepatan Reformasi Polri itu menyebut sejumlah isu seperti hedonisme, kesewenang-wenangan, dan pemera
