Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta pada Jumat (15/8). Dia menyampaikan bahwa ada beberapa jenis pesawat m
Kepada ribuan personel yang terlibat dalam pengamanan tersebut, Agus menyatakan bahwa tugas pengamanan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan tugas terhormat sebagai personel p
"Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998," kata Prabowo dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Senayan, Jakarta,
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Nurhadi menjelaskan, dapur fiktif ini terkait dengan manipulasi penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih kuota penuh. Padahal, istilah tersebut sering digunakan untuk menolak
Rencananya, pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa sortie penerbangan pada 17 dan 18 Agustus 2025. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.
Menurut Pigai, negara berhak melarang hal tersebut karena dianggap melanggar hukum sekaligus sebagai bentuk makar. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud
Bagi Huang, masa depan AI bukan hanya tentang software, tapi tentang memahami dunia nyata secara mendalam. Ia menekankan bahwa tantangan AI berikutnya akan datang dari interaksinya dengan dunia fisik secara langsung.
CASN yang dimaksud adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dibuka untuk pegawai non-ASN di kantor-kantor pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan
