alexametrics
29.7 C
Jayapura
Monday, May 16, 2022

Gubernur Disarankan Tetapkan Wakil Sebelum Agustus

JAYAPURA – Hingga kini kursi Wakil Gubernur Papua masih kosong. Gubernur, Lukas Enembe sendiri belum mau berkomentar dan memilih fokus pada proses pemulihan pasca operasi di RS Elisabeth, Singapura. Namun sebuah saran disampaikan  pengamat social politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung bahwa gubernur sebaiknya mencari orang atau sosok yang bisa diajak bekerjasama dan mampu melengkapi apa saja yang diinginkan. Namun hal lain yang perlu diingat adalah penetapan posisi wagub sebaiknya dilakukan sebelum September. 

  Apalagi dosen hubungan Internasional ini melihat  jika posisi wagub tak segera diisi maka bisa saja agenda PON sedikit bermasalah akibat krisis kepemimpinan. “Saran saya sebaiknya ditetapkan sebelum penetapan UU Otsus Papua pada Agustus  karena semakin cepat akan semakin baik karena bisa membantu menghandle PON maupun mengantisipasi keputusan evaluasi Otsus,” sarannya saat terhubung via telepon pecan kemarin. Gubernur kata Yaung membutuhkan sosok yang kuat untuk membackup dalam kerja – kerja sehingga DPR Papua perlu segera mengusulkan nama – nama. 

Baca Juga :  Kesadaran Masyarakat Buang Sampah Masih Rendah

 Disini Yaung menyarankan jangan hanya 1 sosok melainkan lebih dari 1 dimana bisa dua nama, pertama 1 sosok diambil dari Partai Demokrat dan 1 lagi dari Partai Golkar.  “Misalnya Partai Demokrat sebagai kursi mayoritas  mengusulkan Ham Pagawak. Kenapa Ham, itu karena saya melihat ia memiliki kemistri dengan pak Enembe. Lalu Golkar juga bisa mengusulkan nama yang memang memiliki kesehatian dan kedekatan emosional dengan pak gubernur layaknya almarhum Klemen Tinal kemarin sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan krisis kepemimpinan ditetapkan segera sebelum penetapan UU Otsus pada Agustus nanti,” tambahnya. 

 DPR Papua dikatakan perlu segera menyiapkan agenda untuk mendorong pengisian lowongnya kursi Wagub. “Saya  pikir ini perlu segera ditetapkan agar gejolak politik yang muncul dari penetapan Otsus bisa dihandle dengan baik,” imbuhnya.  (ade/wen)

Baca Juga :  BMD Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Ungguli Golkar dan PKB

JAYAPURA – Hingga kini kursi Wakil Gubernur Papua masih kosong. Gubernur, Lukas Enembe sendiri belum mau berkomentar dan memilih fokus pada proses pemulihan pasca operasi di RS Elisabeth, Singapura. Namun sebuah saran disampaikan  pengamat social politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung bahwa gubernur sebaiknya mencari orang atau sosok yang bisa diajak bekerjasama dan mampu melengkapi apa saja yang diinginkan. Namun hal lain yang perlu diingat adalah penetapan posisi wagub sebaiknya dilakukan sebelum September. 

  Apalagi dosen hubungan Internasional ini melihat  jika posisi wagub tak segera diisi maka bisa saja agenda PON sedikit bermasalah akibat krisis kepemimpinan. “Saran saya sebaiknya ditetapkan sebelum penetapan UU Otsus Papua pada Agustus  karena semakin cepat akan semakin baik karena bisa membantu menghandle PON maupun mengantisipasi keputusan evaluasi Otsus,” sarannya saat terhubung via telepon pecan kemarin. Gubernur kata Yaung membutuhkan sosok yang kuat untuk membackup dalam kerja – kerja sehingga DPR Papua perlu segera mengusulkan nama – nama. 

Baca Juga :  Wali Kota Minta Meriahkan Bulan Kemerdekaan

 Disini Yaung menyarankan jangan hanya 1 sosok melainkan lebih dari 1 dimana bisa dua nama, pertama 1 sosok diambil dari Partai Demokrat dan 1 lagi dari Partai Golkar.  “Misalnya Partai Demokrat sebagai kursi mayoritas  mengusulkan Ham Pagawak. Kenapa Ham, itu karena saya melihat ia memiliki kemistri dengan pak Enembe. Lalu Golkar juga bisa mengusulkan nama yang memang memiliki kesehatian dan kedekatan emosional dengan pak gubernur layaknya almarhum Klemen Tinal kemarin sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan krisis kepemimpinan ditetapkan segera sebelum penetapan UU Otsus pada Agustus nanti,” tambahnya. 

 DPR Papua dikatakan perlu segera menyiapkan agenda untuk mendorong pengisian lowongnya kursi Wagub. “Saya  pikir ini perlu segera ditetapkan agar gejolak politik yang muncul dari penetapan Otsus bisa dihandle dengan baik,” imbuhnya.  (ade/wen)

Baca Juga :  Lestarikan Noken, Pemkot Terima Piagam Penghargaan

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/