JAYAPURA – Rusaknya sejumlah infrastruktur jalan pasca banjir dan longsor pada Januari silam di Kota Jayapura menimbulkan keluhan di masyarakat. Salah satunya jalan retak dan ambles di pasar Central Youtefa Baru yang menjadi pusat perdagangan dan selalu aktif pada malam hari. Hal tersebut mengganggu akses lalu lintas dan membahayakan pengendara.
Kadis PUPR Kota Jayapura, Nofdi Rampi mengatakan penanganan masih harus didiskusikan di oleh BPBD Kota Jayapura. Karena yang memiliki kewenangan utama adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). “Kita koordinasikan dulu dengan BPBD, mereka punya dana atau tidak. Kalau ada kita langsung timbun itu sementara. Dan kalau tidak ada maka diprogramkan untuk tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, hal serupa juga berlaku untuk jalan di samping kantor wali kota yang nampak ambles. “Itu nanti perlu kita diskusikan dulu dengan penjabat, apakah kita akan mengeluarkan pembiayaan darurat untuk penimbunan supaya bisa lewat kendaraan. Rencananya Rabu besok dikoordinasikan,” ujarnya.
Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep Akbar M Khalid mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan proposal untuk bantuan dana dari BNPB pusat. Namun belum juga direspon. “Kami berdoa semoga bisa secepatnya karena jalan samping walikota itu adalah prioritas utama kami. Sebelumnya kami sudah menghitung biaya perbaikan yang ternyata cukup besar. Dan dana pemerintah kota sepertinya terbatas,” ujarnya.
Namun pihaknya, dulu juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Walikota sebelumnya, Dr Ir. Rustan Saru untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut. “Kita akan fokus untuk tangani tanahnya dulu, kita buat pancang-pancang supaya tidak jadi longsor yang berkepanjangan,” ujarnya. (Rhy/tri)
JAYAPURA – Rusaknya sejumlah infrastruktur jalan pasca banjir dan longsor pada Januari silam di Kota Jayapura menimbulkan keluhan di masyarakat. Salah satunya jalan retak dan ambles di pasar Central Youtefa Baru yang menjadi pusat perdagangan dan selalu aktif pada malam hari. Hal tersebut mengganggu akses lalu lintas dan membahayakan pengendara.
Kadis PUPR Kota Jayapura, Nofdi Rampi mengatakan penanganan masih harus didiskusikan di oleh BPBD Kota Jayapura. Karena yang memiliki kewenangan utama adalah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). “Kita koordinasikan dulu dengan BPBD, mereka punya dana atau tidak. Kalau ada kita langsung timbun itu sementara. Dan kalau tidak ada maka diprogramkan untuk tahun depan,” ujarnya.
Sementara itu, hal serupa juga berlaku untuk jalan di samping kantor wali kota yang nampak ambles. “Itu nanti perlu kita diskusikan dulu dengan penjabat, apakah kita akan mengeluarkan pembiayaan darurat untuk penimbunan supaya bisa lewat kendaraan. Rencananya Rabu besok dikoordinasikan,” ujarnya.
Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep Akbar M Khalid mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengirimkan proposal untuk bantuan dana dari BNPB pusat. Namun belum juga direspon. “Kami berdoa semoga bisa secepatnya karena jalan samping walikota itu adalah prioritas utama kami. Sebelumnya kami sudah menghitung biaya perbaikan yang ternyata cukup besar. Dan dana pemerintah kota sepertinya terbatas,” ujarnya.
Namun pihaknya, dulu juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Walikota sebelumnya, Dr Ir. Rustan Saru untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut. “Kita akan fokus untuk tangani tanahnya dulu, kita buat pancang-pancang supaya tidak jadi longsor yang berkepanjangan,” ujarnya. (Rhy/tri)
