Mereka menuntut agar Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dapat mengupayakan agar pada pencaker OAP khususnya Amungme Kamoro serta 5 suku kerabat di Kabupaten Mimika dapat diloloskan tanpa syarat pada tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Valentinus mengatakan, berkaitan dengan SK PPPK guru yang hingga kini belum ada kejelasan ternyata dalam tahun ini untuk anggaran PPPK guru tidak termasuk dalam anggaran. Sehingga, SK PPPK guru nantinya baru akan dikeluarkan pada tahun 2025 karena anggaran untuk PPPK guru baru ada di 2025.
Hal ini dikatakan Petrus karena pertemuan demi pertemuan hingga perundingan demi perundingan tak kunjung menemui titik terang. “Artinya kita masih perlu proses yang panjang untuk mendapatkan dividen tersebut,” Petrus Yumte, Jumat 15 November 2024.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga mengatakan, saat ini Kabupaten Mimika belum membahas perihal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang masih menjadi kendala.
ITAP adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan menetap di Indonesia sebagai penduduk Indonesia dengan waktu lebih dari 10 tahun. “Pemegang izin tinggal tetap (ITAP) berjumlah 8 orang, dan kartu yang mereka pegang adalah berwarna hijau,” ungkap Mohamad saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Jumat 15 November 2024.
“Kalau saya liat perkembangan kalian ini saya merasa ingin bergabung dipenugasan lagi untuk melaksanakan tugas, peningkatan kalian cukup signifikan kedepan teman-temanmu akan lebih baik lagi dan akan terus kita tingkatkan,” kata Jenderal TNI Maruli di hadapan personel yang hadir.
Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular, Kamaludin menjelaskan, pada tahun 2022 kasus malaria di Kabupaten Mimika mencapai 34,6 persen, tahun 2023 berada di angka 30,6 persen.
“Untuk prospek cuaca sepekan mulai tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2024 khususnya untuk Papua Tengah pada umumnya berawan hingga hujan ringan. Namun ada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir,” kata Reza sapaan akrabnya.
“Untuk yang kami amankan inisial MS alias M sudah kita proses dan saat ini telah dilakukan perpanjangan penahanan di Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga memang masih terus kita kembangkan,” kata AKP Fajar.
Valentinus mengatakan, terkait dengan pergeseran anggaran khususnya di APBD Perubahan ada anggaran yang mengalami pergeseran. Terkait dengan itu, masih ada sekitar Rp 18 milliar yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di masing-masing OPD.
