SENTANI-Tenaga Ahli Menteri Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, kasus Kementerian Sosial Republik Indonesia, Benhur Tomi Mano (BTM) melakukan peninjauan langsung ke progres pembangunan rumah bantuan bencana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kepada korban bencana di Ssentani pada 2019 lalu. Rumah bantuan Kemensos ini dibangun sebanyak 76 unit, berlokasi di Wilayah Doyo Baru, dekat Polres Jayapura.
Disela-sela kunjungannya, BTM sapaan akrabnya menjelaskan, setelah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah itu beberapa waktu yang lalu, kini pihaknya ingin memastikan sejauh mana progres pembangunan rumah tersebut.
“Sudah ada peletakan batu pertama dibangun 76 unit rumah korban pasca bencana banjir bandang 2019. Saya bantu bagaimana perkembangannya,” ujar BTM, Kamis (2/6).
Mantan Wali Kota Jayapura dua periode itu mengatakan, setelah peninjauan , selanjutnya akan dilaporkan langsung kepada Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai pencapaian progres dan kebutuhan selanjutnya untuk mempercepat proses pembangunan.
Lanjutnya, berdasarkan arahan mensos Risma dalam rapat bersama belum lama ini, pembangunan rumah itu ditargetkan selesai sebelum Agustus sehingga pada bulan Agustus itu akan diserahkan kepada para penerima manfaat. “Agustus mau diresmikan. Itu informasi dari ibu menteri. Makanya saya cek, saya laporkan,” bebernya.
Dari hasil pemantauan itu ada sekitar 11 unit rumah yang sudah dibangun. Karena itu untuk mempercepat proses pembangunan, pihaknya akan mengusulkan ke pusat untuk menambah tenaga kerja dan juga penyaluran anggarannya dipercepat atau ditambah supaya target waktu yang tersisa selama dua bulan ini bisa menyelesaikan pembangunan 76 unit rumah .
Lebih lanjut, politisi PDI perjuangan itu mengatakan, untuk pembangunan rumah itu dipaketkan dengan program pemberdayaan ekonomi bagi para penerima manfaat.”Semua kita usulkan tergantung dari anggaran yang tersedia, bertahap dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Papua, Pdt. Lipius Biniluk, saat mengapresiasi kunjungan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial melalui perwakilannya di Papua. Menurutnya kehadiran sosok BTM setidaknya bisa mempercepat koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat terkait dengan progres kegiatan ini.
“Untuk kegiatan pemberdayaan itu mereka minta peternakan babi, ayam petelur dan pertanian. Namun sebelum para penerima manfaat ini menerima bantuan itu terutama terkait program pemberdayaan, maka terlebih dahulu mereka akan dilatih oleh pihak Balai Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Papua. (roy/ary)
