Saturday, April 27, 2024
30.7 C
Jayapura

Perjalanan Anggota DPR Keluar Negeri Tidak Penting

SENTANI-Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dijadwalkan melakukan perjalanan keluar negeri, tepatnya di Jepang pada bulan Maret ini. Rencana keberangkatan 25 anggota DPR ini mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Bahkan masyarakat juga ikut menyoroti hal ini,  salah satunya Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Yokhu.

Kepada wartawan di Sentani, Hengky Yokhu mengungkapkan, rencana keberangkatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura itu dinilai  tidak terlalu urgen atau penting untuk dillakukan saat ini. Apalagi Jepang sendiri belum ada kontribusi untuk Kabupaten Jayapura, baik impor maupun ekspor.

“Apabila anggota dewan terhormat ini mau keluar negeri, harus dilihat dulu urgensinya, apa urgensinya ke Jepang. Selama sekian tahun ini, saya melihat tidak ada investasi ke Kabupaten Jayapura, juga tidak ada ekspor dari Kabupaten Jayapura. Jepang juga bukanlah pasar kerjasama ekonomi yang penting bagi Kabupaten Jayapura,” kata Hengky Yokhu, Kamis (2/3).

Baca Juga :  Kasus Pertikaian di Sentani, Polisi Tetapkan 3 Tersangka

Oleh karena itu, dalam situasi ekonomi yang kurang baik saat ini, idealnya anggota dewan juga ikut mawas diri dan mengencangkan ikat pinggang, jangan sampai melakukan pemborosan. Dana yang ada, apalagi jika dana tersebut dipakai untuk perjalanan yang tidak penting keluar negeri. Lebih baik dana itu digunakan untuk kepentingan yang sifatnya urgen. Dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Jayapura.

“Lebih baik mereka turun ke masyarakat, melihat kira-kira apa yang urgen untuk  dilakukan masyarakat dalam pemulihan ekonomi,”ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura, salah satu yang penting misalnya bagaimana DPR bisa merevisi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah (PAD) . Apalagi dengan adanya pemekaran provinsi baru saat ini, otomatis PAD secara signifikan pasti bisa turun karena pemerintah pusat pasti akan memperhatian DOB baru ini, termasuk anggaranya untuk membangun infrastruktur. Karena itu setiap anggota legislatif mau tidak mau harus berperan dan berpikir bagaimana memulihkan ekonomi, meningkatkan PAD  dan menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang betul-betul berkualitas. (roy/ary)

Baca Juga :  Masa Depan Kawasan Tabi Ditentukan Orang Tabi

SENTANI-Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dijadwalkan melakukan perjalanan keluar negeri, tepatnya di Jepang pada bulan Maret ini. Rencana keberangkatan 25 anggota DPR ini mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Bahkan masyarakat juga ikut menyoroti hal ini,  salah satunya Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky Yokhu.

Kepada wartawan di Sentani, Hengky Yokhu mengungkapkan, rencana keberangkatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jayapura itu dinilai  tidak terlalu urgen atau penting untuk dillakukan saat ini. Apalagi Jepang sendiri belum ada kontribusi untuk Kabupaten Jayapura, baik impor maupun ekspor.

“Apabila anggota dewan terhormat ini mau keluar negeri, harus dilihat dulu urgensinya, apa urgensinya ke Jepang. Selama sekian tahun ini, saya melihat tidak ada investasi ke Kabupaten Jayapura, juga tidak ada ekspor dari Kabupaten Jayapura. Jepang juga bukanlah pasar kerjasama ekonomi yang penting bagi Kabupaten Jayapura,” kata Hengky Yokhu, Kamis (2/3).

Baca Juga :  Laka Tunggal di Kaureh,  4 Meninggal dan 10 Luka - luka

Oleh karena itu, dalam situasi ekonomi yang kurang baik saat ini, idealnya anggota dewan juga ikut mawas diri dan mengencangkan ikat pinggang, jangan sampai melakukan pemborosan. Dana yang ada, apalagi jika dana tersebut dipakai untuk perjalanan yang tidak penting keluar negeri. Lebih baik dana itu digunakan untuk kepentingan yang sifatnya urgen. Dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Jayapura.

“Lebih baik mereka turun ke masyarakat, melihat kira-kira apa yang urgen untuk  dilakukan masyarakat dalam pemulihan ekonomi,”ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada banyak hal yang harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Jayapura, salah satu yang penting misalnya bagaimana DPR bisa merevisi peraturan daerah tentang pendapatan asli daerah (PAD) . Apalagi dengan adanya pemekaran provinsi baru saat ini, otomatis PAD secara signifikan pasti bisa turun karena pemerintah pusat pasti akan memperhatian DOB baru ini, termasuk anggaranya untuk membangun infrastruktur. Karena itu setiap anggota legislatif mau tidak mau harus berperan dan berpikir bagaimana memulihkan ekonomi, meningkatkan PAD  dan menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai kabupaten yang betul-betul berkualitas. (roy/ary)

Baca Juga :  Komoditi Kakao di Distrik Namblong Potensial Dikembangkan

Berita Terbaru

Artikel Lainnya