SARMI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, Cundrat R. Creeuw menyampaikan, rencana pembangunan infrastruktur tahun 2025 yang telah disusun sejak 2024 kini terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan perencanaan sejak tahun lalu. Tapi ketika masuk tahun 2025, muncul kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. Ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk berdampak untuk Kabupaten Sarmi,” ujar Creeuw kepada Cenderawasih Pos, Senin (21/7).
Ia mengungkapkan, total anggaran pembangunan yang terkena imbas di Sarmi mencapai Rp129 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121 miliar berada di lingkup Dinas PUPR.
“Bisa dibayangkan, betapa banyak kesempatan yang hilang untuk penyediaan infrastruktur di daerah ini,” ungkapnya.
Creeuw menegaskan, pihaknya tidak bisa menolak kebijakan tersebut karena merupakan keputusan nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh daerah.
“Ini konsekuensi yang harus kami terima. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kami mengelola anggaran yang sudah dipangkas itu agar tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Creeuw baru menjabat sebagai PLt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarmi pada April 2025. Meski begitu, ia berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.(roy/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
SARMI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, Cundrat R. Creeuw menyampaikan, rencana pembangunan infrastruktur tahun 2025 yang telah disusun sejak 2024 kini terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami sudah siapkan perencanaan sejak tahun lalu. Tapi ketika masuk tahun 2025, muncul kebijakan nasional untuk efisiensi anggaran. Ini berlaku di seluruh Indonesia termasuk berdampak untuk Kabupaten Sarmi,” ujar Creeuw kepada Cenderawasih Pos, Senin (21/7).
Ia mengungkapkan, total anggaran pembangunan yang terkena imbas di Sarmi mencapai Rp129 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121 miliar berada di lingkup Dinas PUPR.
“Bisa dibayangkan, betapa banyak kesempatan yang hilang untuk penyediaan infrastruktur di daerah ini,” ungkapnya.
Creeuw menegaskan, pihaknya tidak bisa menolak kebijakan tersebut karena merupakan keputusan nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh daerah.
“Ini konsekuensi yang harus kami terima. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kami mengelola anggaran yang sudah dipangkas itu agar tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Creeuw baru menjabat sebagai PLt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sarmi pada April 2025. Meski begitu, ia berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.(roy/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
