WAMENA – 40 Panitia Pengawas (Panwas) distrik se Jayawijaya, Sabtu (13/4) sore mendatangi kantor Bawaslu untuk mempertanyakan anggaran yang diperuntukan bagi pengawas lapangan (PPL) dan juga teknisi sekretariat Panwas distrik. Mereka mempertanyakan anggaran yang diberikan kepada setiap PPL sebagai uang perjalanan dinas saat pencoblosan 17 April nanti, dimana setiap PPL hanya diberikan Rp 150 ribu.
Koordinator aksi, Nelce Wamo dari Panwas Distrik Wamena Kota mengatakan, di hari pencoblosan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya sudah mencairkan ke setiap distrik, namun peruntukan untuk perjalanan dinas PPL tidak ada, sementara yang ada hanya Rp150 ribu.
Dalam RAB yang disampaikan ke panwas distrik, kata Nelce Wamo, tidak ada perjalanan dinas untuk PPL. Padahal PPL itu tugasnya banyak sekali, ia harus kawal logistik dari distrik ke kampung, dari kampung-kampung ke TPS dan dia harus ambil bukti bahwa logistik sudah di tempat, tetapi dananya tidak dianggarkan.
“Jadi diberikan Rp 150 ribu untuk satu PPL ini, dimana wilayah kerjanya satu kampung. Contoh di distrik Wamena Kota, kelurahan wamena kota itu ada 67 TPS, dan secara logika tidak mungkin dengan uang Rp 150 ribu , harus memantau sebanyak 67 TPS, belum beli makan, beli pulsa untuk komunikasi, bensin kendaraannya dana itu sangat tidak cukup, sehingga hari ini kami buat aksi dasarnya tidak ada transparansi,” ungkapnya Sabtu kemarin
Begitu juga dengan teknisi di sekretariat panwas distrik berjumlah tujuh orang, dimana jika honor teknisi sendiri memang telah dibayarkan hanya saja untuk operasional saat pencoblosan perjalanan dinas dari teknisi itu yang tidak dianggarkan.
“Dari hasil pertemuan dengan Bawaslu, mereka hanya bisa menambahkan untuk perjalanan dinas PPL, dengan berupaya mengalihkan pos-pos dana lain untuk penambahan perjalanan dinas PPL,” ujarnya
Dalam aksi itu, Panwas distrik juga mengancam jika tidak direspon, maka mereka tidak akan bekerja dan membiarkan Bawaslu kabupaten saja yang bekerja mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jayawijaya.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Jayawijaya, Fredy Wamo menjelaskan bahwa soal anggaran, komisioner sama sekali tidak mengurusi. Dimana hal itu ditanggung langsung oleh sekretaris dan bendahara. “Kami sudah tanda tangan soal pakta integritas, sehingga komisioner bukan sebagai kuasa anggaran. Tetapi dengan kesepakatan yang dicapai, kami akan coba melihat kembali,” tegas Fredy kemarin.(jo/tri)
