MERAUKE- Pemerintah Kabupaten Merauke diminta segera mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para petani saat ini yang kesulitan memasarkan beras hasil panen rendengan dan gadu tahun 2019. Permintaan ini disampaikan langsung Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Merauke Berman Pasaribu di sela-sela sidang ketiga paripurna DPRD Kabupaten Merauke terhadap APBD Perubahan 2019.
Berman Pasaribu langsung menyampaikan keberatan setelah mendengarkan jawaban bupati atas pendapat gabungan komisi-komisi DPRD Merauke. Berman menilai bahwa jawaban yang disampaikan tersebut sangat normatif. ‘’Saya melihat bahwa jawaban yang tadi disampaikan terlalu normatif. Belum ada ada solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu petani yang saat ini mengalami kesulitan pemasaran hasil panen padi mereka,’’ katanya. Berman menjelaskan, bahwa sekitar 5.000-6.000 ton beras petani yang sudah digiling yang ada di gudang-gudang pengilingan tidak bisa terserap oleh bulog karena masalah gudang.
‘’Kalau ini tidak ada jalan keluar dalam waktu dekat maka ini akan merugikan para petani kita. Karena mereka memiliki kewajiban membayar kredit perbankan,’’ tandasnya.
Pihaknya, lanjut Berman sudah menemui PT SPIL dan pihak Bulog Jayapura. ‘’Hari ini kepala bulog Merauke akan ke Jayapura hari Minggu. Kalau sudah ada izin prinsip dari pusat untuk pengiriman 5.000 ton beras ke Jayapura, maka beras sebanyak 5.000 ton akan langsung jalan,’’ katanya.
Pihak Bulog, sebut Berman Pasaribu, tidak mengirim beras dari Merauke ke Jayapura, meski jatah untuk PNS dan TNI-Polri sangat membutuhkan, namun belum dikirim karena masalah biaya pengiriman yang lebih besar dibanding dari Surabaya –Jayapura. Sebab, beras yang dikirim dari Merauke harus ke Surabaya terlebih dahulu kemudian menuju Jayapura sehingga biayanya menjadi tinggi.
Sementara itu, Wakil Bupati Sularso, mengungkapkan bahwa kesulitan pemasaran yang dialami petani saat ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merauke sekarang ini. ‘’Pak Bupati dan saya sendiri sudah melakukan komunikasi sendiri terutama Bulog itu sendiori bagaimana mengatasi pasca panen kita yang begitu besar,’’ jelasnya.
Menurut Sularso, salah satu yang dilakukan adalah, dirinya bersama Kabag Perekonomian melakukan koordinasi ke provinsi terkait degan pemanfaatkan 2 gudang yang sudah dibangun provinsi dengan kapasitas kurang lebih 5.000 ton. ‘’Itu bisa dimanfaatkan. Tapi yang belum siap adalah pelatarannya, yang saat ini sedang dalam pengerjaan tahun ini,’’ jelasnya. Upaya kedua, dengan mendorong Bulog untuk segera mengirim beras keluar dari Merauke terutama untuk kebutuhan PNS, TNI-Polri dan Rastra untuk segera dibagi. ‘’Kalau ini dapat segera dibagi, maka terjadi pengosongan gudang dan dapat diisi oleh beras baru lagi,’’ terangnya.
Tak hanya itu, lanjutnya, ada beberapa pesanan seperti dari bupati Yahukimo sebanyak 4.000 ton, bupati Jayapura dan sejumlah daerah lainnya yang belum diakomadasi. ‘’Memang masalah angkutan yang menjadi persoalan. Karena PT SPIL tidak mungkin mau rugi sehingga kita perlu negosiasi dan bicara bersama sehingga ada spesialis ret yang bisa diberikan kepada kita untuk membantu. ini yang sedang kita lakukan,’’ tandas Wabup Sularso. (ulo/tri)
