Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, Â secara administrasi kegiatan cetak sawah di Sota sebenarnya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Namun, pekerjaan di lapangan belum dapat berjal
Erwin Natosmal Umar, kuasa hukum dari terdakwa kep[ada wartawan disela-sela pelimpahan itu meminta agar penanganan perkara kliennya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Un
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH melalui Kasi Penuntutan Kejaksaan Negeri Merauke, Adyatma Tsany Prakosa, SH, mengatakan, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta
Menurutnya, perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti yang kuat, serta menghasilkan rekomendasi
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan ka
Langkah ini menjadi babak baru yang krusial demi mendorong adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah. Lokakarya difokuskan pada verifikasi batas wilayah berbasis sejarah penguasaan ruang, kesaksian antar-marga, serta penanda alam.
Rekianus mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby melalui staf konsuler, pengadilan di Papua Nugini telah menjatuhkan hukuman berat kepada sejumlah nelayan Indonesia yang
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.30 WIT. Piket Satreskrim menerima laporan mengenai terbakarnya rumah milik Yosua Balagaize dan Ester Mahuze tersebut. Personel piket bersama Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) segera men
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Karena itu, penguatan institusi keluarga melalui pernikahan yang sah menjadi langkah penting da
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan, pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari keluarga.
