Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Merauke, Ipda Stevend Dapo, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan yang dibuat korban Siti Junaeda pada 30 Juni 2026.
Menurutnya, sanggar seni memiliki peran penting sebagai wadah menjaga, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi muda. "Sanggar seni harus terus hidup dan berkembang karena menjadi tempat lahirnya kreativitas sekaligus b
Korban diketahui bernama Abdul Rozas (29). Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Merauke, korban diduga terjatuh sekira pukul 01.30 WIT saat hendak menuju kamar kecil (toilet) untuk buang air kecil
Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Merauke berhasil mengungkap kasus pengeroyokan terhadap seorang pengunjung KFC yang terjadi di area parkir KFC, alan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Dalam kasus tersebut, polisi telah mengamankan
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otsus Setda Papsel Karmin Eko E. Wador menegaskan, kampung merupakan garda terdepan pelayanan publik sehingga kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung men
Menurutnya, Himpunan Mahasiswa Mappi merupakan wadah yang mampu menyatukan mahasiswa asal Kabupaten Mappi dari berbagai suku dan perguruan tinggi. Organisasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi pusa
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, Â secara administrasi kegiatan cetak sawah di Sota sebenarnya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Namun, pekerjaan di lapangan belum dapat berjal
Erwin Natosmal Umar, kuasa hukum dari terdakwa kep[ada wartawan disela-sela pelimpahan itu meminta agar penanganan perkara kliennya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Un
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH melalui Kasi Penuntutan Kejaksaan Negeri Merauke, Adyatma Tsany Prakosa, SH, mengatakan, kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberanta
Menurutnya, perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti yang kuat, serta menghasilkan rekomendasi
