JAYAPURA-Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., terpilih sebagai Ketua Umum DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Papua periode 2022-2027.
Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu terpilih secara aklamasi dalam proses Musyawarah Provinsi DPD HKTI Papua yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Sabtu (21/5) malam.
Piter Gusbager dipercaya menakhodai HKTI Papua setelah mendapat mandat langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI yang tercantum dalam surat Nomor: 204/DPP/HKTI/SM/III/2022 yang ditandatangani langsung okeh Ketua Umum DPP HKTI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Ditetapkan untuk melanjutkan tongkat estafet Ketua HKTI Papua, Piter Gusbager mengaku bersyukur bisa diberikan amanah untuk memimpin himpunan petani di Bumi Cenderawasih, Papua.
“Sesuai amanat Musprov bahwa setelah pelantikan yang kita lakukan adalah melaksanakan Musda dan membentuk kepengurusan HKTI kabupaten/kota di seluruh Papua, bahkan dibentuk sampai ke tingkat kampung,” ujarnya.
Gusbager berjanji akan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab baru ini untuk masa bhakti lima tahun ke depan. Meski menyadari tugasnya sebagai Bupati Keerom juga cukup berat. Tapi ia mengaku sangat terpanggil untuk melaksanakan tanggungjawab untuk memajukan bidang pertanian di Papua. Selain itu, dirinya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada DPP HKTI atas kepercayaan yang telah diberikan.
Dirinya juga optimis terhadap kemajuan perkembangan sektor pertanian di Papua. “Hari ini kita harapkan, adanya subsidi bantuan-bantuan alat pertanian itu kita bisa membantu meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Gusbager.
Gusbager juga ingin para petani, baik yang ada di Papua maupun di seluruh Indonesia, bisa mengikuti perkembanhan teknologi untuk mendapat informasi di tengah era globalisasi. “Kita harapkan petani dapat mengakses informasi dari seluruh daerah, utamanya bagaimana mereka mengatasi mulai dari persiapan riset, budidaya, sampai pemasaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Wasekjen Bidang OKK DPP HKTI, Ginting Sri Kusmayadi, mengatakan Musprov tersebut sebuah proses untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin itu tidak mudah.
“Ketua DPD sangat menentukan, karena beliau harus menjadi figur yang powerful, khususnya seperti di Papua ini kan daerah yang sangat potensial meskipun dengan topografi yang sedemikian rupa, ada kesulitan tersendiri,” ucapnya.
“Makanya harus dipilih pimpinan yang kuat, powerful, dan punya wibawa. Karena Papua tahu sendiri lah, potensinya besar, tapi tingkat kesulitan untuk dipakai budidaya perlu biaya tinggi,” sambungnya.
Afifudin menyebutkan bahwa HKTI Papua harus memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah Papua yang dinilai melebihi daerah lain. “Jadi, tidak hanya tercapainya struktur ketua dan kepengurusan, tapi juga di luar seremonial itu harus ada kesinambungan, pekerjaan, dan juga semua kalkulasi berbasis hasil dari pertanian,” katanya.
Gubernur Papua yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Triwarno Purnomo mengatakan bahwa HKTI Papua merupakan wadah perkumpulan para petani untuk bisa mewujudkan cita-cita mereka.
“Cita-cita dari HKTI pastinya untuk memajukan pertanian di Indonesia. Bicara HKTI, ini rumah para petani di Papua untuk melaksanakan aktivitas untuk kemajuan petani di Papua,” pungkasnya. (eri/nat)
