BTN Usul Subsidi KPR hanya 10 Tahun, Setelahnya Floating Rate

JAKARTA– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) tahun ini. Hingga April 2024, kinerja intermediasi bank spesialis perumahan itu mampu tumbuh double digit. KPR subsidi masih menjadi andalan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bakal memperluas cakupan penerima KPR subsidi. Dia mengusulkan subsidi pembiayaan perumahan hanya diberikan pada 10 tahun pertama masa cicilan saja. Sisa tenor berikutnya dapat diberlakukan suku bunga floating.

“Supaya negara nggak berat, masa subsidi dikurangi. Tadinya 20 tahun menjadi 10 tahun,” kata Nixon, Kamis (16/5).

Menurut dia, mempersingkat masa subsidi dapat meringankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, jumlah masyarakat yang bisa menikmati KPR bersubsidi juga jadi bisa lebih banyak.

“Jadi yang menerima tadi cuma 300 ribu bisa menerima 600 ribu (debitur),” imbuhnya.

Nixon menilai, tak selamanya debitur subsidi berstatus sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mengalami kenaikan gaji. Sehingga, subsidi seharusnya tidak lagi diberikan. Bisa dialihkan ke debitur yang memang membutuhkan.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BTN mencatatkan pertumbuhan kredit sekitar 14,43 persen year-on-year (YoY) menjadi sekitar Rp 345,5 triliun hingga April 2024. Pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan target serta arah bisnis perseroan tahun ini. Aset emiten berkode BBTN itu juga tumbuh 11,11 persen YoY menjadi Rp 450,53 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) BTN juga menunjukkan kenaikan positif sebanyak 11,39 persen YoY dari Rp 321,7 triliun menjadi Rp 358,3 triliun. Alhasil, laba bersih tercatat Rp 983,8 miliar atau meningkat 5,15 persen YoY.

Nixon berkomitmen akan mulai menjaga pertumbuhan kredit di level 10-11 persen. Begitu pula, mematok DPK sebesar 8-9 persen YoY di 2024. “Gambarannya, ketika harga bahan baku mahal, maka jualan tidak perlu digeber,” ujarnya.(*)

TABEL

Penyaluran FLPP Lima Tahun Terakhir

-2020: Rp 11,23 triliun/109.253 unit rumah

-2021: Rp 19,57 triliun/178.728 unit rumah

-2022: Rp 25,15 triliun/226.000 unit rumah

-2023: Rp 26,32 triliun/229.000 unit rumah

-2024: kuota Rp 13,72 triliun/166.000 unit rumah

Sumber: PUPR

JAKARTA– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) tahun ini. Hingga April 2024, kinerja intermediasi bank spesialis perumahan itu mampu tumbuh double digit. KPR subsidi masih menjadi andalan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bakal memperluas cakupan penerima KPR subsidi. Dia mengusulkan subsidi pembiayaan perumahan hanya diberikan pada 10 tahun pertama masa cicilan saja. Sisa tenor berikutnya dapat diberlakukan suku bunga floating.

“Supaya negara nggak berat, masa subsidi dikurangi. Tadinya 20 tahun menjadi 10 tahun,” kata Nixon, Kamis (16/5).

Menurut dia, mempersingkat masa subsidi dapat meringankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, jumlah masyarakat yang bisa menikmati KPR bersubsidi juga jadi bisa lebih banyak.

“Jadi yang menerima tadi cuma 300 ribu bisa menerima 600 ribu (debitur),” imbuhnya.

Nixon menilai, tak selamanya debitur subsidi berstatus sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mengalami kenaikan gaji. Sehingga, subsidi seharusnya tidak lagi diberikan. Bisa dialihkan ke debitur yang memang membutuhkan.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan, BTN mencatatkan pertumbuhan kredit sekitar 14,43 persen year-on-year (YoY) menjadi sekitar Rp 345,5 triliun hingga April 2024. Pencapaian kinerja tersebut sesuai dengan target serta arah bisnis perseroan tahun ini. Aset emiten berkode BBTN itu juga tumbuh 11,11 persen YoY menjadi Rp 450,53 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) BTN juga menunjukkan kenaikan positif sebanyak 11,39 persen YoY dari Rp 321,7 triliun menjadi Rp 358,3 triliun. Alhasil, laba bersih tercatat Rp 983,8 miliar atau meningkat 5,15 persen YoY.

Nixon berkomitmen akan mulai menjaga pertumbuhan kredit di level 10-11 persen. Begitu pula, mematok DPK sebesar 8-9 persen YoY di 2024. “Gambarannya, ketika harga bahan baku mahal, maka jualan tidak perlu digeber,” ujarnya.(*)

TABEL

Penyaluran FLPP Lima Tahun Terakhir

-2020: Rp 11,23 triliun/109.253 unit rumah

-2021: Rp 19,57 triliun/178.728 unit rumah

-2022: Rp 25,15 triliun/226.000 unit rumah

-2023: Rp 26,32 triliun/229.000 unit rumah

-2024: kuota Rp 13,72 triliun/166.000 unit rumah

Sumber: PUPR