JAYAPURA-Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP), Komarudin Watubun menegaskan PDIP akan menjadi opsisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hal ini kata dia sesuai dengan keputusan Rakernas PDIP yang berkangsung selama dua hari di Ancol Jakarta Utara pada 24-26 mei 2024 lalu.
Menanggapi hal itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si, mengatakan sebagai partai besar PDIP memang harus menjadi oposisi. Tujuannya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
“Sikap ini sangat bagus, untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintah,” kata Gani sapaan Dekan FH itu, Rabu (19/6).
Karena menurutnya jika semua partai tergabung dalam pemerintahan, maka fungsi pengawasan akan menjadi lemah. Namun jika ada partai yang berani mengambil sikap menjadi oposisi, maka itu akan mendorong jalanya roda pemerintahan yang baik.
Hakikatnya, kata Gani oposisi bergerak untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang.
Sebab dalam pemilu, partai yang menang akan bisa memiliki kekuasaan. Sedangkan partai yang kalah, akan bertindak sebagai oposisi.
Meski memiliki peran yang berseberangan, menjadi koalisi dan oposisi dalam pemerintahan sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian.
Keuntungan menjadi bagian dari koalisi adalah bisa terlibat lebih jauh mempengaruhi arah dan bentuk kebijakan. Namun, partai koalisi masih memiliki keterbatasan untuk mengkritisi lebih jauh kebijakan-kebijakan pemerintah karena komitmen koalisi sebagai pendukung pemerintah atau keterlibatannya yang lebih dalam kebijakan pemerintah.”Saya pikir sikap PDIP ini sangat positif,” ujarnya.
Apalagi lanjutnya partai berlambang banteng itu menjadi pemenang di legislatif, tentu dengan peran itu akan memperkuat fungsi pengawasan mereka terhadap setiap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski secara kuantitatif akan lebih banyak partai partai politik yang akan tergabung dalam pemerintahan, tapi dengan peran PDIP menjadi pemimpin di legislasi tetap akan memperkuat fungsi pengawasan.
Apalagi jika PDIP menjadi oposisi dalam konteks kepentingan nasional, sesuatu yang sangat positif. Karena dengan begitu akan mendorong aspirasi masyarakat.
“Oposisi ini peranya sangat penting, karena lebih memenuhi aspirasi orang banyak, jadi kalau PDIP jadi oposisi maka memperkuat pengawasan masyarakat terhadap pemerintah,” jelasnya.
Peran ini kata dia mestinya tidak hanys berkaku pads pemerintsh pusat, tapi juga lada tingkat daerah. Setiap partai yang kala dalam pemilu mestinya bersni mengambil sikap menjadi oposisi.
Karena minimnya controling dari parlemen terhadap pemerintah, maka akan berdampak fatal pada kualitas demokrasi.
Diapun mengatakan menjadi oposisi dalam pemerintahan merupakan gerakan massif antar partai politik agar dapat mengontrol pemerintah.
“Fungsi opisisi dalam pemerintahan sangat diperlukan sebagai kelompok pengimbang dan pengawas kebijakan pemerintahan,” ujarnya (rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos