JAYAPURA- Menyikapi naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, pertamax dan bio solar yang telah diumumkan Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo pada hari Sabtu (3/9) lalu. Tetap menjadi perhatian serius pemerintah Kota Jayapura melalui pejabat Wali kota Jayapura dan segenap tim pengendali inflasi daerah.
Pj Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si., mengakui, ini pihaknya masih menunggu arahan dan instruksi dari pemerintah pusat dalam menyikapi naiknya harga BBM sehingga dalam hal pengendalian inflasi daerah bisa dilakukan secara optimal.
“Kita akan ikuti dinamika yang terjadi di masyarakat kalau kenaikan BBM juga akan berpengaruh kepada kenaikan sektor lain, misalnya di bidang transportasi baik kemudian juga di bidang ekonomi harga-harga barang naik, kita akan mengikuti respon publik terhadap dampak kebijakan pemerintah dan hari ini (kemarin-red) akan ada arahan dari Kapolri, Mendagri dan kementeri terkait secara rapat virtual maka kita bersama pihak Polresta secara virtual akan menerima arahan itu, dan tentu Pemerintah Kota bersama pihak terkait forkopimda tentu akan melakukan antisipasi dalam mengambil langkah-langkah sesuai arahan dari pemerntah pusat dan juga kondisi rill yang terjadi di Kota Jayapura, terutama dampak terhadap masyarakat akibat dampak dari kenaikan BBM subsidi, misalnya nanti akan dilakukan operasi pasar rapat-rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait, baik dalam hubungannya angkutan transportasi, juga distributor sampai pedagang dan pengecer,”ucapnya.
Diakui, nanti dari TPID akan bekerja bagaimana melihat, melakukan operasi pasar, bagaimana mengendalikan inflasi di daerah dan dilakukan rapat TPID setelah menunggu arahan dulu, sampai melihat dinamika respon masyarakat.
Sementara itu, Ketua BPC Organda Kota Jayapura Arifin Sugianto Samadi melalui siaran Pers Ketua Umum DPP Organda Pusat dalam menyikapi naiknya harga BBM, adapun pernyata point pentingnya, yakni, meminta pemerintah segera memberikan dan menetapkan pedoman penyesuaian tarif pelbagai moda angkutan jalan kelas ekonomi sesuai tingkatan, (Kementerian Perhubungan untuk AKAP kelas Ekonomi, Dinas perhubungan Provinsi AKDP kelas ekonomi dan taksi, Dinas Perhubungan kabupaten kota untuk angkutan perkotaan dan pedesaan, untuk moda non ekonomi operator bisa menyesuaikan dengan melihat potensi dan kondisi pasar.
Diharapkan seluruh jajaran Organda tetap menjaga kondisivitas wilayah masing-masing dalam melakukan penyesuaian tarif angkutan di berbagai moda, serta melakukan dengan tertib guna tetap terjaganya dukungan Organda terhadap kebutuhan pergerakan masyarakat baik orang maupun logistik dan seterusnya sesuai surat pernyataan.
Sementara itu, dari pantauan wartawan Cendrawasih Pos di terminal Waena, para sopir mengaku Jika pemerintah tidak segera cepat mengambil keputusan dalam menentukan berapa besaran tarif kenaikan angkot maka sopir akan melakukan aksi dengan mogok tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian jika memang tidak ditindaklanjuti cepat, para sopir juga akan secara serentak akan menaikkan sendiri sesuai dengan keputusan yang telah diambil sopir secara mufakat.
Pasalnya, para sopir mengaku seharusnya jika sudah ada wacana kenaikan BBM subsidi pemerintah harus bisa merespon secara cepat tidak seperti sebelumnya dimana BBM subsidi bensin sudah tidak ada para sopir harus membeli BBM pertalite dengan harga beda namun ongkos tarif angkot belum juga dinaikkan sampai berbulan-bulan. Hal ini tentu mencederai nasib sopir dalam mencari nafkah dan baru berapa minggu dinaikkan tarifnya tapi sekarang BBM subsidi kembali naik sehingga ini juga harus menjadi respon cepat dari pihak.(dil/wen)
