ASMAT- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Asmat membentuk tim penagihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) 2019
Tim penagihan PBB P2 2019 dibentuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Asmat ini melibatkan semua staf BPKAD Asmat.
“Seluruh lapisan warga di Asmat diharapkan bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, karena akan ditutup pada 31 Oktober 2019,” pinta Bupati Asmat, Elisa Kambu saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (4/7).
Bupati Elisa Kambu merespon baik progres yang dilaksanakan oleh BPKAD Asmat. Hal ini menurutnya sebagai strategi jemput bola, sehingga Asmat tidak ketinggalan dalam mengelola anggaran pajak yang diserahkan oleh warga setempat.
Bupati Elisa Kambu menyebutkan, tim PBB P2 2019 ini akan turun langsung ke lapangan mengelilingi rumah-rumah warga. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pembayaran PBB P2 2019 di Asmat.
Menurutnya, pembentukan tim penagihan ini juga untuk meringankan warga dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak khususnya PBB P2.
“Warga tidak perlu lagi antre di tempat pembayaran pajak seperti di Bank Papua, Bank BRI Unit Asmat atau kantor BPKAD Asmat. Sistim langsung ke rumah-rumah sangat baik dan tim juga bisa ada ruang untuk melakukan sosialisasi kepada warga agar memenuhi pajak-pajak daerah lainya,” jelasnya.
Orang nomor satu di Asmat ini menambahkan, kedepan Pemda Asmat akan menerapkan transaksi non tunai, sehingga warga wajib pajak akan menyetor sendiri pajaknya ke bank setempat.
Kata Elisa, pajak merupakan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, masyarakat diminta berkontribusi agar peningkatan PAD bisa terlaksana demi pembangunan di Kabupaten Asmat.
Bupati Elisa Kambu mengatakan, apabila masyarakat taat dalam pembayaran pajak, maka roda pembangunan Asmat akan meningkat dengan pesat. Sebab pajak yang dibayarkan dapat membantu kelanjutan program pembangunan di segala bidang.
Ia menekankan, saat semua warga taat dalam membayar pajak, secara otomatis kondisi daerah yang dicintai ini akan meningkat sesuai apa yang diinginkan bersama.
“Tidak hanya masyarakat yang diajak, pihak perusahan juga harus taat dalam membayar pajak,” tegasnya.
Ditambahkan, semua pembangunan yang dirasakan masyarakat saat ini di Kabupaten Asmat, merupakan hasil pajak, baik PBB maupun pajak-pajak lainya. (Humas/nat)
