Frits mengatakan teror bom yang terjadi di kantor Jubi satu bulan yang lalu merupakan sebuah ancaman bagi kebebasan pers dan juga mengancam pemilihan kepala daerah (Pilkada) damai di tanah Papua.
Dijelaskan bahwa kejadian tewasnya dua tukang ojek ini terjadi Kamis (21/11) sekira pukul 16.30 WIT di Kampung Weni, Distrik Mage'abume, Kabupaten Puncak. Terungkap setelah ada warga mendatangi Polsek Sinak dan melapor jika dirinya mendapati informasi dari tetangganya yang berteriak setelah mengetahui ada dua sosok tukang ojek yang diduga dari Mulia tergeletak tak bernyawa.
  Seperti diketahui sebelumnya Polresta Jayapura Kota terjunkan 411 Personel untuk amankan jalannya penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Wilayah Kota Jayapura. Sejumlah personel tersebut, nantinya akan mengamankan jalannya penyelenggaraan Pilkada di masing-masing TPS di Kota Jayapura.
 Personel tersebut dibagi yakni ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sebanyak 98 personel dari Resimen IV Pelopor di bawah pimpinan Iptu Agus Kuncara dan akan diberangkatkan menggunakan pesawat Trigana Air Service dengan nomor penerbangan IL-273
  Adapun PKN tingkat II merupakan implementasi dari peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Dimana pemimpin strategis harus memiliki kompetensi untuk menjamin akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama.
"Menetapkan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024," bunyi diktum kesatu Keppres 33/2024.
 Terkait kampanye tersebut, ada sejumlah catatan yang perlu diperhatikan masing masing paslon. Salah satunya terkait dengan syarat ketentuan serta larangan-larangan seperti masa yang hadir hanya diperkenankan yang berusia 17 tahun ke atas.
  Dia mengatakan upaya pelaporan itu untuk memberikan efek jera kepada oknum tersebut supaya tidak seenaknya melakukan kerusakan terhadap fasilitas umum milik pemerintah. Apalagi aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut beberapa waktu lalu sangat memalukan.
  Dia mengatakan sidak ini biasanya dilakukan oleh pemerintah menjelang Natal dan tahun baru atau hari raya keagamaan lainnya. Itu hanya untuk memastikan ketersediaan barang dan harga barang di pasaran.
  "Tetap kita pantau apa yang mereka lakukan selama satu tahun. Akhirnya pada tahun ini, kita melakukan sesuai dengan rencana dari KPA seizin dari PJ Walikota Jayapura, selaku ketua KPA kota Jayapura, melakukan pelatihan penyegaran kepada konselor yang sudah kita latih pada sebelumnya," kata Binton Nainggolan