Kasus pertama terjadi pada Rabu, 3 September, di Kota Jayapura, ketika seorang oknum anggota Polisi Militer (POM) TNI diduga menembak seorang tukang parkir. Tidak berselang lama, kasus serupa kembali terjadi di Kabupaten
"Penjamah makanan ini bekerja langsung di dapur MBG, mulai dari memasak, mencuci peralatan, hingga mengantarkan makanan. Karena itu, pelatihan ini lebih fokus pada teknis bisnis proses sekaligus keamanan pangan. Jika sal
Salah satu dalil pemohon yang didalami lebih lanjut yakni mengenai dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Su
Jelasnya proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan telah menghasilkan kesepakatan bersama melalui diskusi yang cukup intens antara Badan Anggaran DPRD de
Wabup Kemong menyebut, beberapa waktu lalu dirinya telah melakukan pertemuan dengan pihak PT PLN (Persero) UP3 Timika dan saat ini sedang dilakukan perbaikan pada sejumlah wilayah di distrik-distrik pesisir.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix M. Monim, mengatakan keputusan itu diambil setelah DPR Papua menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dari
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, ada 7 agenda yang harus dibicarakan secara bersama. Pertama, berkaitan dengan data base penerima beasiswa dari dana Otsus. Kedua, beasiswa ADIK, ADEM dan beasiswa KIP.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen) Lily Bauw menyebutkan bahwa kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk memangkas atau menghapus tunjangan DPRD secara sepihak, sebab hal itu akan bertentangan d
Tim ekspedisi patriot terdiri dari perwakilan perguruan tinggi serta dosen-dosen dan mahasiswa. Perwakilan dari perguruan tinggi di antaranya dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Univ
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menegaskan komitmennya untuk mendorong penertiban tambang ilegal yang masih marak beroperasi di sejumlah wilayah di Papua. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRP, Albert Meraudje, yang