Kunjungan penutup dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas beberapa agenda krusial bagi percepatan pembangunan di tanah Papua. Saat bertemu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (
Pj Sekda Keerom, Stenly Moningka mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom berkomitmen menyelesaikan hutang-hutang pemerintah daerah pada tahun 2026 mendatang. Ia menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom masih memi
Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang dinilainya tidak melihat kebutuhan riil di lapangan. Bila memang anggaran pemeliharaan sudah dialokasikan, menurutnya yang harus segera diperbaiki justru jalan di depan pintu ger
Produksi minuman lokal jenis Sopi ini diduga akan menjadi suplai utama di Jalan Ampera 4 dan Jalan Pintu Air, serta akan disalurkan ke bagian ke pedalaman Provinsi Papua Selatan. Dalam operasi ini, kata Ariyanto, pihakny
Kunjungan Bupati pukul 14.04 WIT ini disambut oleh Pengawas Kontraktor, Brian Banua Worabay, ST, serta tokoh kunci setempat, Yakob Moreni selaku Kepala Kampung sekaligus Kepala Suku Botawa. Peninjauan dilakukan secara me
Christian menegaskan bahwa penyaluran MBG seharusnya mempertimbangkan skala kebutuhan setiap wilayah. Menurutnya, masyarakat di daerah perkotaan relatif tidak lagi menghadapi persoalan serius terkait akses terhadap makan
Albert menjelaskan bahwa pemberian insentif karbon kepada masyarakat adat akan memperkuat komitmen mereka dalam menjaga hutan dari berbagai bentuk eksploitasi, baik pembalakan liar, perburuan, maupun pembukaan lahan yang
Dikatakan bahwa, PAHAM Papua, telah melakukan advokasi terhadap dugaan maladministrasi dan pelanggaran prosedural dalam proses seleksi calon anggota DPRP mekanisme pengangkatan periode 2024– 2029 yang dilakukan oleh pani
Dia mengatakan, Dukcapil terus berupaya agar warga yang berusia 17 tahun ke atas segera mengurus dokumen kependudukan. Apalagi dokumen kependudukan sangat diperlukan saat mengurus berbagai keperluan termasuk saat hendak
Dia menjelaskan secara teknis dari Pemprov Papua sudah siap mulai dari sarana, prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sehingga menunggu arahan dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama, serta instansi terkait lai