"Kejadian ini sangat memalukan dan membuat kami guru merasa tidak aman dan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kami prihatin," kata Waromi saat ditemui di Kotaraja, Rabu (26/3) siang. Atas peristiwa tersebut Waromi meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih memperhatikan dan menjaminkan keamanan bagi tenaga-tenaga guru yang sedang mengabdikan diri di wilayah rawan konflik di tanah Papua ini.
Ia menjelaskan bahwa program pembangunan, terutama belanja modal, belum dapat direalisasikan sepenuhnya, lantaran masih menunggu kepastian anggaran. “Belanja modal belum kita laksanakan karena harus melihat kembali kondisi keuangan, mungkin setelah Lebaran baru kita bisa eksekusi,” ujarnya.
Selama libur Lebaran juga, RSUD Dok II kata dr Aaron menyiapkan obat-obataan, bahan habis pakai termasuk kesiapan mereka soal tenaga listrik, air dan kebutuhan lainnya. “Kita tidak hanya menyiapkan tenaga, namun juga menyediakan obat-obatan, bahan habis pakai termasuk ketersediaan listrik dan air bersih,” kata dr Aaron.
Ketika guru dan Nakes tidak lagi dipercaya untuk mencerdaskan anak bangsa serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lantas siapa yang dipercaya untuk menangani permasalah itu? Distrik yang berada di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian semua masyarakat.
Di UT Jayapura, kini melayani mahasiswa di empat provinsi ditanah papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan kota. Yaitu provinsi Papua, Papua Tengah, Papua pegunungan dan Papua Selatan. Dalam setahun, penerimaan mahasiswanya diadakan sebanyak dua kali, yang pertama dimulai bulan Desember hingga Februari dan kedua dari Mei hingga Agustus.
Selain itu, kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh miras juga berkurang, begitu pula dengan kasus pencurian dan tindak kriminal lainnya. "Perubahannya cukup terasa, suasana Kamtibmas belakangan ini sangat baik. Semoga kondisi ini bisa terus terjaga, tidak hanya selama bulan Ramadan," harapnya.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk memperkuat Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.