Penanganan Covid-19 jadi Kerja Bersama, Semua Harus Dukung
Gratianus Silas/Cepos
dr. Aaron Rumainum, M.Kes
Setelah Terima Vaksin, Bisa Langsung Vaksinasi Tanpa Tunggu Launching
*Dinkes Papua Keluarkan SOP Vaksinasi Covid- 19
JAYAPURA- Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua perihal Standard Operational Procedure (SOP) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
Untuk diketahui bahwa vaksin yang telah didistribusikan dan diterima kabupaten/kota harus segera didistribusikan lagi ke layanan kesehatan rumah sakit, Puskesmas maupun klinik, paling lama 2 hari setelah vaksin diterima di kabupaten/kota.
Kemudian, layanan kesehatan yang telah menerima vaksin sudah bisa melaksanakan vaksinasi paling lambat dua hari setelah menerima vaksin tanpa menunggu launching dilakukan.
Tim vaksinator yang sudah dilatih dan akan bertugas sebagai vaksinator pada saat launching, paling lambat 2 hari setelah pelatihan, harus divaksinasi.
“Jadi, sekarang, setelah pelatihan hari ketiga, langsung disuntik vaksin. Kami tidak mau seperti beberapa kabupaten yang sudah selesai pelatihan dan mereka (tenaga kesehatan) harus menunggu lama sekiranya 2 – 3 minggu untuk program vaksinasi itu dilakukan di daerahnya,” jelas dr. Aaron Rumainum, M.Kes., Jumat (5/2) kemarin.
Lanjutnya, Dinas Kesehatan menyediakan vaksin untuk vaksinasi yang dilakukan, serta anafilaktik kit untuk mengantisipasi reaksi kegawatdaruratan pasca suntik vaksin dilakukan.
“Jadi, prinsip kami begitu selesai pelatihan, langsung divaksin. Jadi nantinya peserta pelatihan yang akan menyuntik vaksin kepada peserta pelatihan lainnya,” pungkasnya. (gr/ary)
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule
JAYAPURA- Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., menekankan bahwa penanganan Covid-19 di tengah pandemi memang tidak bisa hanya dijalankan pemerintah. Menurut dr. Sumule, kerja penanganan Covid-19 menjadi kerja bersama, sehingga semuanya harus saling mendukung.
“Tidak bisa hanya pemerintah. Kita harus bersama-sama mendukung. Sebagai warga masyarakat, kita harus mendukung kebijakan yang ditetapkan wali kota, bupati maupun gubernur,” terang dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., Jumat (5/2) kemarin.
Diungkapkan, semua harus saling mendukung, sebab ini kerja bersama. Tidak bisa hanya wali kota, bupati atau gubernur saja. Harus ada kerja sama kita sebagai masyarakat,” sambungnya lagi.
Hal ini diungkapkan dr. Sumule saat ditanya perihal penilaian Presiden Joko Widodo terhadap tidak efektifnya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali karena angka positif yang terus meningkat.
“Kemarin kami baru selesai rapat membicarakan soal itu. Angka-angka itu akan naik. Dianggap tidak efektif karena angka di beberapa tempat di Pulau Jawa itu naik. Tapi sekali lagi, efektif atau tidak itu dinilai kalau kita semua terlibat,” pungkasnya. (gr/ary)
Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule
JAYAPURA- Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., menekankan bahwa penanganan Covid-19 di tengah pandemi memang tidak bisa hanya dijalankan pemerintah. Menurut dr. Sumule, kerja penanganan Covid-19 menjadi kerja bersama, sehingga semuanya harus saling mendukung.
“Tidak bisa hanya pemerintah. Kita harus bersama-sama mendukung. Sebagai warga masyarakat, kita harus mendukung kebijakan yang ditetapkan wali kota, bupati maupun gubernur,” terang dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., Jumat (5/2) kemarin.
Diungkapkan, semua harus saling mendukung, sebab ini kerja bersama. Tidak bisa hanya wali kota, bupati atau gubernur saja. Harus ada kerja sama kita sebagai masyarakat,” sambungnya lagi.
Hal ini diungkapkan dr. Sumule saat ditanya perihal penilaian Presiden Joko Widodo terhadap tidak efektifnya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali karena angka positif yang terus meningkat.
“Kemarin kami baru selesai rapat membicarakan soal itu. Angka-angka itu akan naik. Dianggap tidak efektif karena angka di beberapa tempat di Pulau Jawa itu naik. Tapi sekali lagi, efektif atau tidak itu dinilai kalau kita semua terlibat,” pungkasnya. (gr/ary)
